YouTube Facebook Twitter RSS
16 Jun 2019, 0

Hukum

Press Release Mantan Karyawan Lawan PT. Bank Permata Tbk.

Friday, 22 September 2017 | View : 1067

PRESS RELEASE

MANTAN KARYAWAN MELAWAN PT. BANK PERMATA Tbk.

Saya Koto Sitorus, S.H., M.H. dkk. Advokat dan selaku Kuasa Hukum

sdri. Juliani Dwi Utami (MANTAN KARYAWAN BANK PERMATA):

  1. Bahwa saat ini sdri. Juliani Dwi Utami mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor Perkara 87/PHI/Pdt-Sus/PN SRG.
  2. Bahwa Bank Permata Tbk. memberikan benefit/keuntungan kepada karyawannya yang telah bekerja selama 27 tahun DENGAN TIDAK MENGGUNAKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA YANG BERLAKU antara karyawan dan pengusaha melainkan MENGGUNAKAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN DILUAR DARI UU KETENAGAKERJAAN DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA.
  3. Bahwa pada persidangan lanjutan PHI Provinsi Banten yang diselenggarakan pada Rabu, 20 September 2017 pukul 11.00 WIB pada Pengadilan Negeri Serang, kami (PENGGUGAT) menghadirkan saksi yang merupakan SALAH SATU PENDIRI SERIKAT PEKERJA BANK PERMATA.

POINT PENTING YANG DISAMPAIKAN SAKSI  DIBAWAH SUMPAH ADALAH:

  • MANFAAAT DANA PENSIUN (DPLK) DAN UANG PESANGON DIMASUKKAN KEDALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA SEJAK TAHUN 2006 HINGGA SEKARANG.
  • MANFAAT DANA PENSIUN (DPLK) DAN UANG PESANGON MERUPAKAN DUA HAL YANG TERPISAH. Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Republik Indonesia.
  • DALAM HAL PEMBAYARAN BENEFIT/KEUNTUNGAN YANG DIDAPAT KARYAWAN PADA SAAT PENSIUN MEWAJIBKAN MENGGUNAKAN PERJANJIAN KERJA SAMA YANG BERLAKU.
  1. Bahwa mencermati perkembangan persidangan dari minggu ke minggu disini SAYA BERPENDAPAT BAHWA PERBUATAN YANG DILAKUKAN PENGUSAHA KEPADA PENGGUGAT MERUPAKAN PERBUATAN YANG ZALIM ATAU PERBUATAN YANG MELAMPAUI BATAS KEMANUSIAAN, MELANGGAR KETENTUAN, DAN MENENTANG ATAU MENYIMPANG DARI KETENTUAN-KETENTUAN YANG TELAH DITETAPKAN. BAHWA DALAM HAL INI SDRI JULIANI DWI UTAMI (PENGGUGAT) MENCARI KEADILAN ATAS DIRINYA BUKAN MENCARI KEUNTUNGAN ATAU MENIKMATI DOUBLE BAYAR SEPERTI YANG DIKATAKAN PENGUSAHA.
  2. Bahwa saya selaku Advokat dan Kuasa Hukum sdri. Juliani Dwi Utami mengajukan GUGATAN kepada PT. BANK PERMATA Tbk. untuk memenuhi 8 (delapan) komponen hak pekerja. Komponen itu antara lain: upah bulan Agustus 2016, bonus tahun berjalan, manfaat dana pensiun, sisa hak cuti diuangkan, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan tambahan atas masa kerja. Jumlah kedelapan komponen itu mencapai Rp. 826.514.637.
  3. Bahwa kejadian ini BUKAN HANYA TERJADI PADA PENGGUGAT SAJA NAMUN TERJADI PULA PADA SELURUH KARYAWAN BANK PERMATA TBK. YANG BERADA DI SELURUH INDONESIA YANG AKAN MEMASUKI USIA PENSIUN, hal ini dikemukakan oleh Serikat Pekerja Bank Permata.
  4. ATAS KETIDAKADILAN YANG MENIMPA PADA DIRI PENGGUGAT, maka sudah seharusnya PEMERINTAH MEMBERIKAN ATENSI TERHADAP KASUS INI dikarenakan kasus ini berkaitan dengan pekerja PT. BANK PERMATA Tbk. DI SELURUH INDONESIA yang akan masuk usia pensiun. Maka seluruh lapisan pekerja PT. BANK PERMATA Tbk. agar mendukung dan bersama-sama mengawal sidang lanjutan PHI Provinsi Banten yang akan diselenggarakan pada Rabu, 27 September 2017 pukul 09.00 WIB. PHI Banten beralamat di Jl. Raya Serang, Pandeglang Km.6 Serang 42126.

 

Salam

Jakarta 22 September 2017

N. KOTO SITORUS, S.H., M.H.

See Also

Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.979.323 Since: 07.04.14 | 0.5857 sec