YouTube Facebook Twitter RSS
18 Nov 2017, 0

Internasional

Daftar Negara Yang Warganya Dilarang Masuk Ke Amerika Serikat

Monday, 25 September 2017 | View : 500

siarjustisia.com-WASHINGTON DC.

Negeri Paman Sam, Amerika Serikat (AS) akan melarang masuknya warga dari Korea Utara (Korut) dan Venezuela ke Amerika Serikat sebagai dari kebijakan larangan terbaru. Korea Utara (Korut), Venezuela, dan Chad pada hari Minggu (24/9/2017) ditambahkan ke dalam daftar negara yang menjadi target larangan perjalanan Amerika Serikat (AS) karena keamanan yang buruk dan kurangnya kerja sama dengan otoritas Amerika Serikat.

Larangan masuk ini juga membatasi warga dari Iran, Chad, Libya, Suriah, Yaman, dan Somalia.

Pembatasan baru tersebut, yang mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2017, dihasilkan dari sebuah tinjauan setelah kebijakan larangan perjalanan terdahulu Presiden AS ke-45, Donald John Trump digugat di pengadilan.

Presiden AS ke-45, Donald John Trump mempertimbangkan untuk mengganti perintah eksekutifnya yang melarang sementara kunjungan warga dari beberapa negara mayoritas Muslim ke AS.

Larangan saat ini yang diberlakukan pada bulan Maret dan berakhir pada hari Minggu (24/9/2017) malam, diberlakukan kepada warga Iran, Libya, Somalia, Suriah dan Yaman yang hendak bepergian ke AS. Pembatasan baru tersebut bukan pelarangan total, namun menyesuaikan batasan perjalanan berdasarkan negara.

Dilansir Reuters, Presiden Donald John Trump menerima satu set rekomendasi kebijakan pada hari Jumat (22/9/2017) dari Menteri Keamanan Dalam Negeri, Elaine Costanzo Duke, dan mendapat penjelasan mengenai masalah ini oleh pejabat pemerintah lainnya, termasuk Jaksa Agung ke-84 Jefferson Beauregard Sessions III atau lebih akrab dipanggil Jeff Sessions dan Menteri Luar Negeri Rex Wayne Tillerson.

Presiden AS Donald John Trump menawarkan beberapa pandangan mengenai apa yang mungkin akan terjadi selanjutnya, dan hanya mengatakan bahwa "larangan perjalanan, semakin sulit akan semakin baik."

Pada hari Jumat (22/9/2017), Presiden Donald John Trump belum membuat keputusan akhir mengenai isi perintah eksekutif baru dan negara mana yang akan terpengaruh, sehingga membuka kemungkinan daftar negara-negara tersebut dapat diperluas.

Miles Taylor, ajudan Elaine Costanzo Duke, mengatakan bahwa alih-alih adanya larangan total masuk ke AS, pembatasan yang diusulkan akan berbeda pada tiap-tiap negara, tergantung dari kerja sama dengan mandat keamanan AS, ancaman kepada AS dari masing-masing negara, serta variabel lainnya.

Setelah serangan bom 15 September di sebuah kereta London, Presiden Donald John Trump menulis di Twitter bahwa larangan baru tersebut "harus jauh lebih besar, lebih ketat dan lebih spesifik, namun hal tersebut tidak akan benar secara politis."

Seperti diketahui, larangan yang berlaku sebelumnya melarang masuk warga dari enam negara selama 90 hari dan 120 hari kepada pengungsi agar pemerintahan Donald John Trump mendapat cukup waktu untuk meninjau seluruh pendatang.

Kebijakan ini banyak dikritik sebagai diskriminasi terhadap Muslim dan melanggar jaminan konstitusional kebebasan beragama dan perlindungan yang sama di bawah hukum, melanggar undang-undang imigrasi AS yang sudah ada dan memicu kebencian agama.

Beberapa pengadilan federal menolak larangan tersebut, namun Mahkamah Agung AS. mengizinkannya diberlakukan pada bulan Juni dengan beberapa batasan.

Penambahan Korea Utara dan Venezuela memperluas pembatasan dari daftar asli negara-negara yang mayoritas Muslim.

Sudan, satu dari enam negara mayoritas Muslim yang masuk daftar awal larangan perjalanan, dihapuskan dari daftar tersebut, menyisakan delapan negara dengan blokir penuh atau sebagian untuk pergi ke Negeri Paman Sam (AS).

Larangan perjalanan sepenuhnya diberlakukan untuk warga dari Korea Utara (Korut) dan Chad, sementara larangan untuk Venezuela terbatas kepada pejabat dari sejumlah daftar badan pemerintah beserta keluarga mereka.

"Korea Utara tidak bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat dalam hal apapun dan gagal memenuhi semua persyaratan berbagi informasi," kata ungkap juru bicara pemerintah AS, seperti dikutip Reuters.

Seorang pejabat pemerintahan memberi penjelasan kepada wartawan dalam sebuah panggilan konferensi, dan mengakui bahwa jumlah orang Korea Utara yang bepergian ke AS sekarang sangat rendah.

Sejumlah negara lain yang masuk dalam daftar itu di antaranya Iran, Libya, Suriah, Somalia, and Yaman menurut warta kantor berita AFP. (afp/reuters)

See Also

Polisi LA Selidiki Tuduhan Pemerkosaan Terhadap Ed Westwick
Polri Benarkan Penangkapan WNI Isteri Tokoh ISIS Marawi
Sultan Selangor Kecewa Terhadap Mahathir Mohamad Soal Bugis
PBB Anugerahi Surabaya Penghargaan Global Green City
Imigran Asal Uzbekistan Tersangka Pembunuh Delapan Orang Di New York
Delapan Orang Tewas Dalam Aksi Teror Di New York
Tiga Juta Masyarakat Kongo Terancam Kelaparan
Dua Tewas Dalam Penembakan Di Grambling State University
Panglima TNI Ditolak Masuk AS
Dubes AS Minta Maaf Ke Menlu Soal Penolakan Panglima TNI
Empat Kapal Perang India Tiba Di Jakarta
Korea Utara Mau Berunding Dengan Syarat
Arab Saudi Sambut Baik Rekonsiliasi Palestina
Enam Tentara Mesir Tewas Dalam Serangan Di Sinai
Konvoi Pertama Militer Turki Masuki Idlib
Indonesia Sambut Baik Rekonsiliasi Hamas-Fatah
Hamas Dan Fatah Bersatu
Amerika Serikat Menarik Diri Dari UNESCO
Presiden Joko Widodo Terima Kunjungan Perdana Menteri Laos Di Istana Bogor
Bangladesh Hancurkan Kapal Pengangkut Pengungsi Rohingya
FBI Tegaskan Tak Ada Bukti Penembakan Las Vegas Terkait Terorisme
Marilou Danley, Pacar Pelaku Penembakan Di Las Vegas
Wali Kota Surabaya Dinobatkan Sebagai Pemimpin Yang Menginspirasi
PBB Serukan Dukungan Lebih Banyak Buat Pengungsi Rohingya Dari Myanmar
Kepala UNHCR Kunjungi Pengungsi Rohingya Di Tempat Penampungan Bangladesh
jQuery Slider

Comments

Archives :2017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 4.795.960 Since: 07.04.14 | 0.6542 sec