YouTube Facebook Twitter RSS
21 Sep 2018, 0

Nusantara

Pemerintah Tunda Pembentukan Densus Tipikor

Tuesday, 24 October 2017 | View : 139
siarjustisia.com-JAKARTA.
Pemerintah memutuskan menunda pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tubuh Polri.
"Maka diputuskan bahwa pembentukan Densus Tipikor untuk sementara ditunda, untuk kemudian dilakukan pendalaman lebih jauh lagi," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
Pembentukan Densus Tipikor itu awalnya disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi (Jend. Pol.) Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 12 Oktober 2017 lalu.
Alasan penundaan adalah menyangkut anggaran dan pengaturan struktur kelembagaan dan kepegawaian Densus Tipikor.
"Menpan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) harus menerima usulan dulu secara struktur kelembagaan dan kepegawaian, juga harus ada persetujuan antara dua lembaga antara Polri dan Kejaksaan untuk penyusunan struktur organisasi itu, juga masalah anggaran di mana hari Rabu (25/10) nanti APBN 2018 harus disahkan oleh sidang paripurna, kan singkat sekali waktunya," tambah Wiranto.
Meski demikian, Wiranto mengakui Presiden Joko Widodo tetap mempertimbangkan usul pembentukan Densus Tipikor.
"Pertimbangan yang pertama, usulan itu berangkat dari satu niat baik dari kepolisian, berangkat dari satu pemikiran bahwa korupsi yang telah dilakukan pemberantasan dan penanggulangannya dari berbagai lembaga masih juga terlihat marak sehingga perlu langkah-langkah khusus dari kepolisian dengan mengusulkan pembentukan Densus Tipikor," ungkap Wiranto.
Namun untuk membentuk Densus Tipikor seperti diusulkan Kapolri membutuhkan payung undang-undang karena ada niat menyatukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di dalamnya.
"Karena memang lembaga ini harus dikoordinasikan dengan Kejaksaan. Bagaimana mengenai masalah penyelidikan, penyidikan dan penuntutan satu atap, itu tentu butuh payung undang-undang-undang," kata Wiranto.
Oleh karena itu, rapat itu pun mengutamakan penguatan KPK sebagai lembaga penegak hukum untuk pemberantasan korupsi.
"Dalam pembahasan itu, sekarang ini yang kita utamakan adalah memperkuat lembaga-lembaga yang sudah ada, terutama KPK. Maka isu mengenai ini (Densus Tipikor) kita berhenti dulu. Tidak usah kita perpanjang lagi isu mengenai Densus Tipikor ini," ungkap Wiranto.
Namun, Wiranto mengingatkan KPK untuk memperbaiki kinerjanya. "Ini kan warning bagi KPK bahwa perlu adanya introspeksi diri untuk memperkuat kelembagaanya itu sehingga tugas-tugas KPK lebih efektif ke depan," tambah Wiranto.
Rapat ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, Menkopolhukam Agus Rahardjo, Kapolri Jenderal Polisi (Jend. Pol.) Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode Muhammad Syarif, Menpan RB Asman Abnur dan pejabat terkait lainnya. Tito sebelumnya juga menyatakan Densus Tipikor akan dijalankan oleh 3.560 polisi dengan sistem anggaran Densus Tipikor sama seperti KPK, yakni menggunakan sistem at cost (berdasarkan kebutuhan), bukan sistem indeks seperti saat ini.
Nantinya, Densus Tipikor akan dipimpin perwira bintang dua yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolri.
Densus Tipikor akan dibagi ke dalam tiga tipe, yakni tipe A (enam satgas), tipe B (14 satgas) dan tipe C (13 satgas).
Sedangkan anggaran untuk membentuk Densus Tipikor mencapai Rp 2,6 triliun yaitu untuk belanja pegawai 3.560 personel sekitar Rp 786 miliar, belanja barang Rp 359 miliar, dan belanja modal Rp 1,55 triliun. (ant)

See Also

Polisi Sebut Mobilnya Berhenti Mendadak Soal Al Ghazali Pingsan
TNI AL Bentuk Tim Selidiki Kebakaran KRI Rencong 622
Kronologi Terbakar Dan Tenggelamnya KRI Rencong 622
TNI AL Sebut Seluruh Awak KRI Rencong 622 Selamat
Mahasiswa Diminta Tumbuhkan Budaya Menulis
Tim Mahad Aly TBS Lakukan Pengukuran Arah Kiblat
MA. TBS Salurkan Donasi Melalui LAZISNU Dan BPDB
MA AL Ahrom Dapat Wasbang Dari Danramil 09/Karangtengah
Dandim 0716/Demak Hadiri Apel Kehormatan Dan Malam Renungan Suci Di TMP Cahaya Ratna Bintarum
Babinsa Jungpasir Bersama Warga Binaannya Lakukan Doa Bersama Menjelang HUT RI Ke-73
Upacara Detik-Detik Proklamasi Peringatan HUT RI Ke-73 Di Demak
Upacara Penurunan Bendera HUT RI Ke-73 Di Alun-Alun Simpang Enam Demak
Dandim 0716/Demak Berikan Penghargaan Kepada 4 Babinsa Teladan
Kodim 0716/Demak Cek Kesediaan Pangan Di Wilayah Binaan
Babinsa Koramil 01/Demak Kota Bantu Pembuatan Gapura
Peringatan HUT Pramuka Ke-57
Pengukuhan Paskibraka Demak
Kodim 0716/Demak Meriahkan HUT Kemerdekaan RI Ke-73 Dengan Berbagai Lomba Tradisional
Kodim 0716/Demak Dan Polres Kirim Bantuan Ke Lombok
Batuud Koramil 10/Guntur Hadiri Lokakarya Mini Kesehatan
Tingkatkan Kemampuan Menembak, Kodim 0716/Demak Lakukan Perbaikan Lapangan Tembak
Apel Akbar HUT Ke-73 Dan Peringatan Hari Pramuka Ke-57 Kwartir Cabang Demak Digelar
Danramil 09/Karangtengah Sebagai Pembina Upacara Pembukaan Jambore
Danramil 11/Sayung Berikan Materi Wasbang Dan Bela Negara Kepada Anggota Banser
Lombok Diguncang Gempa Lagi 6,2 Skala Richter
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.615.745 Since: 07.04.14 | 0.5818 sec