YouTube Facebook Twitter RSS
28 May 2018, 0

Nusantara

Pemerintah Tunda Pembentukan Densus Tipikor

Tuesday, 24 October 2017 | View : 79
siarjustisia.com-JAKARTA.
Pemerintah memutuskan menunda pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tubuh Polri.
"Maka diputuskan bahwa pembentukan Densus Tipikor untuk sementara ditunda, untuk kemudian dilakukan pendalaman lebih jauh lagi," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
Pembentukan Densus Tipikor itu awalnya disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi (Jend. Pol.) Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 12 Oktober 2017 lalu.
Alasan penundaan adalah menyangkut anggaran dan pengaturan struktur kelembagaan dan kepegawaian Densus Tipikor.
"Menpan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) harus menerima usulan dulu secara struktur kelembagaan dan kepegawaian, juga harus ada persetujuan antara dua lembaga antara Polri dan Kejaksaan untuk penyusunan struktur organisasi itu, juga masalah anggaran di mana hari Rabu (25/10) nanti APBN 2018 harus disahkan oleh sidang paripurna, kan singkat sekali waktunya," tambah Wiranto.
Meski demikian, Wiranto mengakui Presiden Joko Widodo tetap mempertimbangkan usul pembentukan Densus Tipikor.
"Pertimbangan yang pertama, usulan itu berangkat dari satu niat baik dari kepolisian, berangkat dari satu pemikiran bahwa korupsi yang telah dilakukan pemberantasan dan penanggulangannya dari berbagai lembaga masih juga terlihat marak sehingga perlu langkah-langkah khusus dari kepolisian dengan mengusulkan pembentukan Densus Tipikor," ungkap Wiranto.
Namun untuk membentuk Densus Tipikor seperti diusulkan Kapolri membutuhkan payung undang-undang karena ada niat menyatukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di dalamnya.
"Karena memang lembaga ini harus dikoordinasikan dengan Kejaksaan. Bagaimana mengenai masalah penyelidikan, penyidikan dan penuntutan satu atap, itu tentu butuh payung undang-undang-undang," kata Wiranto.
Oleh karena itu, rapat itu pun mengutamakan penguatan KPK sebagai lembaga penegak hukum untuk pemberantasan korupsi.
"Dalam pembahasan itu, sekarang ini yang kita utamakan adalah memperkuat lembaga-lembaga yang sudah ada, terutama KPK. Maka isu mengenai ini (Densus Tipikor) kita berhenti dulu. Tidak usah kita perpanjang lagi isu mengenai Densus Tipikor ini," ungkap Wiranto.
Namun, Wiranto mengingatkan KPK untuk memperbaiki kinerjanya. "Ini kan warning bagi KPK bahwa perlu adanya introspeksi diri untuk memperkuat kelembagaanya itu sehingga tugas-tugas KPK lebih efektif ke depan," tambah Wiranto.
Rapat ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, Menkopolhukam Agus Rahardjo, Kapolri Jenderal Polisi (Jend. Pol.) Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode Muhammad Syarif, Menpan RB Asman Abnur dan pejabat terkait lainnya. Tito sebelumnya juga menyatakan Densus Tipikor akan dijalankan oleh 3.560 polisi dengan sistem anggaran Densus Tipikor sama seperti KPK, yakni menggunakan sistem at cost (berdasarkan kebutuhan), bukan sistem indeks seperti saat ini.
Nantinya, Densus Tipikor akan dipimpin perwira bintang dua yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolri.
Densus Tipikor akan dibagi ke dalam tiga tipe, yakni tipe A (enam satgas), tipe B (14 satgas) dan tipe C (13 satgas).
Sedangkan anggaran untuk membentuk Densus Tipikor mencapai Rp 2,6 triliun yaitu untuk belanja pegawai 3.560 personel sekitar Rp 786 miliar, belanja barang Rp 359 miliar, dan belanja modal Rp 1,55 triliun. (ant)

See Also

Danramil 11/Sayung Hadiri Gebyar Pasar Murah
Warga Brakas Dapat Kado Jamban Dari Koramil 04/Dempet
Dosen Dimotivasi Untuk Giat Penelitian Dan Pengabdian
Kodim 0716/Demak Gelar Upacara Bendera Peringati Hari Kebangkitan Nasional Ke-110
Dandim 0716/Demak Berikan Motivasi Lewat Jam Komandan
Kepedulian Para Babinsa Dengan Kebersihan Di Lingkungan Sekolah
Babinsa 12/Mranggen Dan Warga Berjibaku Bersihkan Pohon Timpa Rumah Warga
Babinsa Desa Jali Masih Sempat Luangkan Waktu Dan Tenaga Di Sela-sela Kesibukannya
Jadikan Generasi Penerus Bangsa Yang Berwawasan Nusantara
Babinsa 11/Sayung Bangun Jembatan Menuju Makam Jelang Puasa Ramadhan
Dandim 0716/Demak Hadiri Haul Akbar Demak Ke-20
Jurnal Di Semua Prodi Ditargetkan Terakreditasi
Penandatanganan Kerja Sama UMKSTTR
Koramil 09/Karang Tengah Tanamkan Jiwa Cinta Tanah Air Lewat Kirab
Serah Terima Jabatan Danramil Dan Perwira Kodim 0716/Demak
Persit Kodim 0716/Demak Selenggarakan Ceramah Narkoba Dan Parenting PAUD
SEMAI Kaji Linguistik Forensik
Prodi PBI UMK Raih Akreditasi A BAN-PT
Dandim 0716/Demak Bersama Seluruh Jajaran Melaksanakan Peringatan Isra Mi Raj 1439/2018 M
Rapat Koordinasi Digelar Guna Kelancaran Pelaksanaan Garjas Periodik
Presiden Joko Widodo Terima Driver Ojek Online Di Istana
Babinsa 06/Wedung Dampingi Pembagian Kartu Penerima PKH
Patroli Bersama Babinsa Dan Babinkamtibmas Wonosalam Ciptakan Kondusifitas Wilayah
Peran Babinsa Dalam Menyambut Asa Menerangi Penglihatan Para Penderita Katarak
Apartemen Wesling Kedoya Terbakar
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.039.521 Since: 07.04.14 | 0.5972 sec