YouTube Facebook Twitter RSS
23 Jul 2018, 0

Nusantara

Pemerintah Tunda Pembentukan Densus Tipikor

Tuesday, 24 October 2017 | View : 101
siarjustisia.com-JAKARTA.
Pemerintah memutuskan menunda pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tubuh Polri.
"Maka diputuskan bahwa pembentukan Densus Tipikor untuk sementara ditunda, untuk kemudian dilakukan pendalaman lebih jauh lagi," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
Pembentukan Densus Tipikor itu awalnya disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi (Jend. Pol.) Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 12 Oktober 2017 lalu.
Alasan penundaan adalah menyangkut anggaran dan pengaturan struktur kelembagaan dan kepegawaian Densus Tipikor.
"Menpan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) harus menerima usulan dulu secara struktur kelembagaan dan kepegawaian, juga harus ada persetujuan antara dua lembaga antara Polri dan Kejaksaan untuk penyusunan struktur organisasi itu, juga masalah anggaran di mana hari Rabu (25/10) nanti APBN 2018 harus disahkan oleh sidang paripurna, kan singkat sekali waktunya," tambah Wiranto.
Meski demikian, Wiranto mengakui Presiden Joko Widodo tetap mempertimbangkan usul pembentukan Densus Tipikor.
"Pertimbangan yang pertama, usulan itu berangkat dari satu niat baik dari kepolisian, berangkat dari satu pemikiran bahwa korupsi yang telah dilakukan pemberantasan dan penanggulangannya dari berbagai lembaga masih juga terlihat marak sehingga perlu langkah-langkah khusus dari kepolisian dengan mengusulkan pembentukan Densus Tipikor," ungkap Wiranto.
Namun untuk membentuk Densus Tipikor seperti diusulkan Kapolri membutuhkan payung undang-undang karena ada niat menyatukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di dalamnya.
"Karena memang lembaga ini harus dikoordinasikan dengan Kejaksaan. Bagaimana mengenai masalah penyelidikan, penyidikan dan penuntutan satu atap, itu tentu butuh payung undang-undang-undang," kata Wiranto.
Oleh karena itu, rapat itu pun mengutamakan penguatan KPK sebagai lembaga penegak hukum untuk pemberantasan korupsi.
"Dalam pembahasan itu, sekarang ini yang kita utamakan adalah memperkuat lembaga-lembaga yang sudah ada, terutama KPK. Maka isu mengenai ini (Densus Tipikor) kita berhenti dulu. Tidak usah kita perpanjang lagi isu mengenai Densus Tipikor ini," ungkap Wiranto.
Namun, Wiranto mengingatkan KPK untuk memperbaiki kinerjanya. "Ini kan warning bagi KPK bahwa perlu adanya introspeksi diri untuk memperkuat kelembagaanya itu sehingga tugas-tugas KPK lebih efektif ke depan," tambah Wiranto.
Rapat ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, Menkopolhukam Agus Rahardjo, Kapolri Jenderal Polisi (Jend. Pol.) Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode Muhammad Syarif, Menpan RB Asman Abnur dan pejabat terkait lainnya. Tito sebelumnya juga menyatakan Densus Tipikor akan dijalankan oleh 3.560 polisi dengan sistem anggaran Densus Tipikor sama seperti KPK, yakni menggunakan sistem at cost (berdasarkan kebutuhan), bukan sistem indeks seperti saat ini.
Nantinya, Densus Tipikor akan dipimpin perwira bintang dua yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolri.
Densus Tipikor akan dibagi ke dalam tiga tipe, yakni tipe A (enam satgas), tipe B (14 satgas) dan tipe C (13 satgas).
Sedangkan anggaran untuk membentuk Densus Tipikor mencapai Rp 2,6 triliun yaitu untuk belanja pegawai 3.560 personel sekitar Rp 786 miliar, belanja barang Rp 359 miliar, dan belanja modal Rp 1,55 triliun. (ant)

See Also

Kodim 0716/Demak Gelar Rakor Dalam Rangka Pecahkan MURI Tari Gemu Famire
Atraksi Kolone Senapan TNI Polri Demak Yang Memukau
Polres Demak Gelar Upacara Di HUT Bhayangkara Ke-72
Forkopimda Demak Larut Dalam Goyang Nasi Padang Di HUT Ke-72 Bhayangkara
Pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap II Kodim 0716/Demak Berlangsung Meriah
Bupati Demak Cek Lokasi TMMD Sengkuyung Tahap II Kodim 0716/Demak
Wujud Sinergitas Dan Soliditas Kedua Abdi Negara Dalam TMMD Sengkuyung Tahap II
Kapolri Ajak Nobar Film 22 Menit
TMMD Sengkuyung Tahap II TA 2018 Kodim 0716/Demak Resmi Dibuka
Awali Pengecoran, Kapolres Demak Dukung TMMD Di Desa Kebonsari
Warga Desa Kebonsari Girang Lantaran Dijadikan Lokasi TMMD Sengkuyung Tahap II
Luar Biasa Antusias Warga Kebonsari Dalam TMMD Sengkuyung Tahap II
Ada Kebanggaan Tersendiri Bagi Ibu-Ibu Dalam TMMD Di Demak
TMMD Sengkuyung Tahap II 2018 Kodim 0716/Demak Hadirkan Pemerataan Pembangunan
Babinsa Kodim 0716/Demak Ikuti Sosialisasi Pendampingan Ber-KB
Eratkan Sinergitas, Danramil Hadiri Halal Bihalal
Satgas TMMD Sky II Dan Rakyat Guyub Rukun Tanpa Ada Batas
Kokohnya Kebersamaan TNI Dan Polri Dalam TMMD Sengkuyung Tahap II
KPU Tetapkan Ridwan Kamil-Uu Pemenang Pilgub Jabar
Hibah Joint Curriculum Tingkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi
Tadarus Puisi Di Balai Budaya Rejosari
Pasi Log Kodim 0716/Demak Hadiri Rakor Kirab Pemuda Nasional
Dandim 0716/Demak Bersama LBB Dan Petani Ruwit Sarapan Bareng Di Sawah
Fakultas Teknik UMK Raih Hibah PPK
Dandim 0716/Demak Pimpin Korp Raport Dan Sertijab Danramil Di Jajaran Kodim 0716/Demak
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.309.204 Since: 07.04.14 | 0.6524 sec