YouTube Facebook Twitter RSS
24 Feb 2018, 0

Nusantara

Pemerintah Tunda Pembentukan Densus Tipikor

Tuesday, 24 October 2017 | View : 47
siarjustisia.com-JAKARTA.
Pemerintah memutuskan menunda pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tubuh Polri.
"Maka diputuskan bahwa pembentukan Densus Tipikor untuk sementara ditunda, untuk kemudian dilakukan pendalaman lebih jauh lagi," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
Pembentukan Densus Tipikor itu awalnya disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi (Jend. Pol.) Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 12 Oktober 2017 lalu.
Alasan penundaan adalah menyangkut anggaran dan pengaturan struktur kelembagaan dan kepegawaian Densus Tipikor.
"Menpan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) harus menerima usulan dulu secara struktur kelembagaan dan kepegawaian, juga harus ada persetujuan antara dua lembaga antara Polri dan Kejaksaan untuk penyusunan struktur organisasi itu, juga masalah anggaran di mana hari Rabu (25/10) nanti APBN 2018 harus disahkan oleh sidang paripurna, kan singkat sekali waktunya," tambah Wiranto.
Meski demikian, Wiranto mengakui Presiden Joko Widodo tetap mempertimbangkan usul pembentukan Densus Tipikor.
"Pertimbangan yang pertama, usulan itu berangkat dari satu niat baik dari kepolisian, berangkat dari satu pemikiran bahwa korupsi yang telah dilakukan pemberantasan dan penanggulangannya dari berbagai lembaga masih juga terlihat marak sehingga perlu langkah-langkah khusus dari kepolisian dengan mengusulkan pembentukan Densus Tipikor," ungkap Wiranto.
Namun untuk membentuk Densus Tipikor seperti diusulkan Kapolri membutuhkan payung undang-undang karena ada niat menyatukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di dalamnya.
"Karena memang lembaga ini harus dikoordinasikan dengan Kejaksaan. Bagaimana mengenai masalah penyelidikan, penyidikan dan penuntutan satu atap, itu tentu butuh payung undang-undang-undang," kata Wiranto.
Oleh karena itu, rapat itu pun mengutamakan penguatan KPK sebagai lembaga penegak hukum untuk pemberantasan korupsi.
"Dalam pembahasan itu, sekarang ini yang kita utamakan adalah memperkuat lembaga-lembaga yang sudah ada, terutama KPK. Maka isu mengenai ini (Densus Tipikor) kita berhenti dulu. Tidak usah kita perpanjang lagi isu mengenai Densus Tipikor ini," ungkap Wiranto.
Namun, Wiranto mengingatkan KPK untuk memperbaiki kinerjanya. "Ini kan warning bagi KPK bahwa perlu adanya introspeksi diri untuk memperkuat kelembagaanya itu sehingga tugas-tugas KPK lebih efektif ke depan," tambah Wiranto.
Rapat ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, Menkopolhukam Agus Rahardjo, Kapolri Jenderal Polisi (Jend. Pol.) Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode Muhammad Syarif, Menpan RB Asman Abnur dan pejabat terkait lainnya. Tito sebelumnya juga menyatakan Densus Tipikor akan dijalankan oleh 3.560 polisi dengan sistem anggaran Densus Tipikor sama seperti KPK, yakni menggunakan sistem at cost (berdasarkan kebutuhan), bukan sistem indeks seperti saat ini.
Nantinya, Densus Tipikor akan dipimpin perwira bintang dua yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolri.
Densus Tipikor akan dibagi ke dalam tiga tipe, yakni tipe A (enam satgas), tipe B (14 satgas) dan tipe C (13 satgas).
Sedangkan anggaran untuk membentuk Densus Tipikor mencapai Rp 2,6 triliun yaitu untuk belanja pegawai 3.560 personel sekitar Rp 786 miliar, belanja barang Rp 359 miliar, dan belanja modal Rp 1,55 triliun. (ant)

See Also

Tim BBWS Pemali Juana Dan Babinsa Desa Batu Survei Tanggul Pasca Jebol
Donor Darah Di UMK Terbuka Untuk Umum
Babinsa Kedunguter Datangi TKP Korban Tenggelam
Jabatan Danramil 12/Mranggen Diserahkan Kepada Dandim 0716/Demak
Dampak Kependudukan Pada Ketahanan NKRI Serta Peran Babinsa Dalam Program KKBPK
Babinsa Gendong Mbah Darkum Saat Evakuasi Bencana Banjir
Upacara 17-an Dilanjutkan Acara Wisuda Purna Tugas
Prof. Fathur Sebut Menara Tetenger Strategi Dakwah Sunan Kudus Yang Sejuk
Racikan Masakan Danramil 11/Sayung Menangkal Lapar Korban Banjir
Sejumlah Titik Di Kelapa Gading Dilanda Banjir
Babinsa Koramil 11/Sayung Bersama Guru Selamatkan Buku Pelajaran Dari Banjir
Sinergitas TNI Polri Memberikan Rasa Aman Pada Perayaan Imlek
Danramil 11/Sayung Dampingi Bupati Demak Tinjau Langsung Lokasi Banjir
Sungguh Mulia! Tentara Koramil 11/Sayung Bantu Gendong Anak Sekolah Korban Banjir
7 Rumah Korban Angin Puting Beliung Langsung Direspon Forkopimcam Mranggen
Danramil 02/Bonang Beserta Anggota Laksanakan Salat Subuh Berjamaah Bersama Dengan Kapolres Demak
Babinsa Koramil 04/Dempet Bina Pemuda Yang Mau Masuk Prajurit TNI AD
Kodim 0716/Demak Peringati HUT Ke-64 Dengan Kesederhanaan Dan Penuh Doa
Kepemimpinan Bertumbuh Ala Prof. Fathur Rokhman
Meminimalisir Pelanggaran Lalin, Unit Sub Denpom Pati Laksanakan Gaktib
Tim Gabungan Analisis Penyebab Kecelakaan Maut Di Tanjakan Emen
Polisi Olah TKP Kecelakaan Maut Di Tanjakan Emen Subang
Korban Kecelakaan Maut Tanjakan Emen Subang Diambil Keluarga Di RSUD Subang
Penyelidikan Awal Penyebab Kecelakaan Di Tanjakan Emen Subang
Dosen Dan Peneliti Ikuti Pelatihan HKI
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.408.680 Since: 07.04.14 | 0.4733 sec