YouTube Facebook Twitter RSS
21 Nov 2017, 0

Nusantara

Pemerintah Tunda Pembentukan Densus Tipikor

Tuesday, 24 October 2017 | View : 18
siarjustisia.com-JAKARTA.
Pemerintah memutuskan menunda pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tubuh Polri.
"Maka diputuskan bahwa pembentukan Densus Tipikor untuk sementara ditunda, untuk kemudian dilakukan pendalaman lebih jauh lagi," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
Pembentukan Densus Tipikor itu awalnya disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi (Jend. Pol.) Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 12 Oktober 2017 lalu.
Alasan penundaan adalah menyangkut anggaran dan pengaturan struktur kelembagaan dan kepegawaian Densus Tipikor.
"Menpan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) harus menerima usulan dulu secara struktur kelembagaan dan kepegawaian, juga harus ada persetujuan antara dua lembaga antara Polri dan Kejaksaan untuk penyusunan struktur organisasi itu, juga masalah anggaran di mana hari Rabu (25/10) nanti APBN 2018 harus disahkan oleh sidang paripurna, kan singkat sekali waktunya," tambah Wiranto.
Meski demikian, Wiranto mengakui Presiden Joko Widodo tetap mempertimbangkan usul pembentukan Densus Tipikor.
"Pertimbangan yang pertama, usulan itu berangkat dari satu niat baik dari kepolisian, berangkat dari satu pemikiran bahwa korupsi yang telah dilakukan pemberantasan dan penanggulangannya dari berbagai lembaga masih juga terlihat marak sehingga perlu langkah-langkah khusus dari kepolisian dengan mengusulkan pembentukan Densus Tipikor," ungkap Wiranto.
Namun untuk membentuk Densus Tipikor seperti diusulkan Kapolri membutuhkan payung undang-undang karena ada niat menyatukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di dalamnya.
"Karena memang lembaga ini harus dikoordinasikan dengan Kejaksaan. Bagaimana mengenai masalah penyelidikan, penyidikan dan penuntutan satu atap, itu tentu butuh payung undang-undang-undang," kata Wiranto.
Oleh karena itu, rapat itu pun mengutamakan penguatan KPK sebagai lembaga penegak hukum untuk pemberantasan korupsi.
"Dalam pembahasan itu, sekarang ini yang kita utamakan adalah memperkuat lembaga-lembaga yang sudah ada, terutama KPK. Maka isu mengenai ini (Densus Tipikor) kita berhenti dulu. Tidak usah kita perpanjang lagi isu mengenai Densus Tipikor ini," ungkap Wiranto.
Namun, Wiranto mengingatkan KPK untuk memperbaiki kinerjanya. "Ini kan warning bagi KPK bahwa perlu adanya introspeksi diri untuk memperkuat kelembagaanya itu sehingga tugas-tugas KPK lebih efektif ke depan," tambah Wiranto.
Rapat ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, Menkopolhukam Agus Rahardjo, Kapolri Jenderal Polisi (Jend. Pol.) Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode Muhammad Syarif, Menpan RB Asman Abnur dan pejabat terkait lainnya. Tito sebelumnya juga menyatakan Densus Tipikor akan dijalankan oleh 3.560 polisi dengan sistem anggaran Densus Tipikor sama seperti KPK, yakni menggunakan sistem at cost (berdasarkan kebutuhan), bukan sistem indeks seperti saat ini.
Nantinya, Densus Tipikor akan dipimpin perwira bintang dua yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolri.
Densus Tipikor akan dibagi ke dalam tiga tipe, yakni tipe A (enam satgas), tipe B (14 satgas) dan tipe C (13 satgas).
Sedangkan anggaran untuk membentuk Densus Tipikor mencapai Rp 2,6 triliun yaitu untuk belanja pegawai 3.560 personel sekitar Rp 786 miliar, belanja barang Rp 359 miliar, dan belanja modal Rp 1,55 triliun. (ant)

See Also

Koramil 08/Karanganyar Baksos Dalam Rangka Hari Juang Kartika
Upacara Minggu Militer Dan Wisuda Purna Tugas
Babinsa Kodim 0716/Demak Pantau Jalannya Unjuk Rasa
Bupati Kudus Nilai Penting Gelaran Ekspo Kreativitas Dan Inovasi
Kuasa Bahasa Dikupas Dalam Kuliah Umum Prodi PBSI UMK
Kevin Liliana Miss Internasional 2017
Pasi Ops Kodim 0716/Demak Menggelar Materi Wasbang Di Depan Kades Terpilih Se Kabupaten Demak
Rapat Koordinasi Digelar Demi Kelancaran Pelaksanaan Garjas
Percepat Masa Tanam Dengan Traktor
Sekda Kudus Buka Pekan Ekspo Kreativitas Dan Inovasi UMK
Veteran Demak Nostalgia Akan Sejarah Dengan Nobar
Warga Kodim 0716/Demak Turut Dalam Car Free Day
Mahapasti Gelar Konservasi Mangrove Dan Bersih Pantai
Ibu Persit Kodim 0716/Demak Menyabet 2 Penghargaan
Kodim 0716/Demak Kedatangan Tim Wasrik ItDam IV/Diponegoro
Rektor UMK Sebut Tiga Syarat Menjadi Pemimpin
Polisi Gelar Operasi Zebra Mulai 1-14 November 2017 Di Seluruh Indonesia
Pemkot Bukittinggi Siapkan Penampungan Sementara Pascakebakaran Pasar Atas
800 Kios Di Pasar Atas Bukittinggi Habis Terbakar
Bukittinggi Siapkan Pasar Banto Lokasi Penampungan Korban Kebakaran Pasar Atas
Menpora Sebutkan Teladani Tokoh Pemuda Yang Lahirkan Sumpah Pemuda
Partai Golkar Dukung Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien Syafiuddin Di Pilgub Jabar
Wakil Presiden Jusuf Kalla Tegaskan Tak Akan Ikut Pilpres 2019
Kemenag Batalkan Pernikahan Pria Dengan Dua Gadis Sekaligus
UMK Gelar Pelatihan TOT Penyusunan Proposal PKM
jQuery Slider

Comments

Archives :2017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 4.824.491 Since: 07.04.14 | 0.6376 sec