YouTube Facebook Twitter RSS
28 May 2018, 0

Nusantara

KPK Hargai Pemerintah Tunda Pembentukan Densus Tipikor

Tuesday, 24 October 2017 | View : 76

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai keputusan pemerintah yang menunda pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tubuh Polri.

"KPK tentu menghargai keputusan yang diambil oleh Presiden seperti yang sudah disampaikan tadi, namun tentu saja KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan sesuai dengan aturan yang sudah ada saat ini akan terus bekerja memberantas korupsi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (24/10/2017).

Terkait hal itu, terang Febri Diansyah, KPK mempunyai mekanisme koordinasi dan supervisi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan kasus-kasus korupsi.

"Kepolisian saya kira tetap punya kewenangan untuk menangani kasus korupsi, Kejaksaan juga demikian, dan KPK juga akan memperkuat pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi," jelas Febri Diansyah.

Selama ini, menurut Febri Diansyah, KPK telah melaksanakan cukup banyak tugas koordinasi dan supervisi tersebut.

"Misalnya, untuk koordinasi terhadap kasus-kasus yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan ada 114 sampai akhir Agustus 2017 ini yang sudah kami koordinasikan penanganan perkaranya," tuturnya.

Kemudian, tambah dia, untuk supervisi ada sekitar 175 kasus yang kami supervisi dimulai dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang disampaikan oleh penyidik Polri dan Kejaksaan pada KPK sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Jadi, pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi baik dilakukan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan akan terus dimaksimalkan termasuk pelaksanaan koordinasi dan supervisi," papar Febri Diansyah.

Pemerintah memutuskan menunda pembentukan Densus Tipikor dalam tubuh Polri.

"Maka diputuskan bahwa pembentukan Densus Tipikor untuk sementara ditunda, untuk kemudian dilakukan pendalaman lebih jauh lagi," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Pembentukan Densus Tipikor itu awalnya disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi (Jend. Pol.) Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 12 Oktober 2017 lalu.

Alasan penundaan adalah menyangkut anggaran dan pengaturan struktur kelembagaan dan kepegawaian Densus Tipikor.

"Menpan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) harus menerima usulan dulu secara struktur kelembagaan dan kepegawaian, juga harus ada persetujuan antara dua lembaga antara Polri dan Kejaksaan untuk penyusunan struktur organisasi itu, juga masalah anggaran di mana hari Rabu (25/10) nanti APBN 2018 harus disahkan oleh sidang paripurna, kan singkat sekali waktunya," tambah Wiranto.

Meski demikian, Wiranto mengakui Presiden Joko Widodo tetap mempertimbangkan usul pembentukan Densus Tipikor.

"Pertimbangan yang pertama, usulan itu berangkat dari satu niat baik dari kepolisian, berangkat dari satu pemikiran bahwa korupsi yang telah dilakukan pemberantasan dan penanggulangannya dari berbagai lembaga masih juga terlihat marak sehingga perlu langkah-langkah khusus dari kepolisian dengan mengusulkan pembentukan Densus Tipikor," ungkap Wiranto. (ant)

See Also

Danramil 11/Sayung Hadiri Gebyar Pasar Murah
Warga Brakas Dapat Kado Jamban Dari Koramil 04/Dempet
Dosen Dimotivasi Untuk Giat Penelitian Dan Pengabdian
Kodim 0716/Demak Gelar Upacara Bendera Peringati Hari Kebangkitan Nasional Ke-110
Dandim 0716/Demak Berikan Motivasi Lewat Jam Komandan
Kepedulian Para Babinsa Dengan Kebersihan Di Lingkungan Sekolah
Babinsa 12/Mranggen Dan Warga Berjibaku Bersihkan Pohon Timpa Rumah Warga
Babinsa Desa Jali Masih Sempat Luangkan Waktu Dan Tenaga Di Sela-sela Kesibukannya
Jadikan Generasi Penerus Bangsa Yang Berwawasan Nusantara
Babinsa 11/Sayung Bangun Jembatan Menuju Makam Jelang Puasa Ramadhan
Dandim 0716/Demak Hadiri Haul Akbar Demak Ke-20
Jurnal Di Semua Prodi Ditargetkan Terakreditasi
Penandatanganan Kerja Sama UMKSTTR
Koramil 09/Karang Tengah Tanamkan Jiwa Cinta Tanah Air Lewat Kirab
Serah Terima Jabatan Danramil Dan Perwira Kodim 0716/Demak
Persit Kodim 0716/Demak Selenggarakan Ceramah Narkoba Dan Parenting PAUD
SEMAI Kaji Linguistik Forensik
Prodi PBI UMK Raih Akreditasi A BAN-PT
Dandim 0716/Demak Bersama Seluruh Jajaran Melaksanakan Peringatan Isra Mi Raj 1439/2018 M
Rapat Koordinasi Digelar Guna Kelancaran Pelaksanaan Garjas Periodik
Presiden Joko Widodo Terima Driver Ojek Online Di Istana
Babinsa 06/Wedung Dampingi Pembagian Kartu Penerima PKH
Patroli Bersama Babinsa Dan Babinkamtibmas Wonosalam Ciptakan Kondusifitas Wilayah
Peran Babinsa Dalam Menyambut Asa Menerangi Penglihatan Para Penderita Katarak
Apartemen Wesling Kedoya Terbakar
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.039.542 Since: 07.04.14 | 0.5786 sec