YouTube Facebook Twitter RSS
21 Nov 2017, 0

Nusantara

KPK Hargai Pemerintah Tunda Pembentukan Densus Tipikor

Tuesday, 24 October 2017 | View : 13

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai keputusan pemerintah yang menunda pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tubuh Polri.

"KPK tentu menghargai keputusan yang diambil oleh Presiden seperti yang sudah disampaikan tadi, namun tentu saja KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan sesuai dengan aturan yang sudah ada saat ini akan terus bekerja memberantas korupsi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (24/10/2017).

Terkait hal itu, terang Febri Diansyah, KPK mempunyai mekanisme koordinasi dan supervisi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan kasus-kasus korupsi.

"Kepolisian saya kira tetap punya kewenangan untuk menangani kasus korupsi, Kejaksaan juga demikian, dan KPK juga akan memperkuat pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi," jelas Febri Diansyah.

Selama ini, menurut Febri Diansyah, KPK telah melaksanakan cukup banyak tugas koordinasi dan supervisi tersebut.

"Misalnya, untuk koordinasi terhadap kasus-kasus yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan ada 114 sampai akhir Agustus 2017 ini yang sudah kami koordinasikan penanganan perkaranya," tuturnya.

Kemudian, tambah dia, untuk supervisi ada sekitar 175 kasus yang kami supervisi dimulai dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang disampaikan oleh penyidik Polri dan Kejaksaan pada KPK sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Jadi, pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi baik dilakukan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan akan terus dimaksimalkan termasuk pelaksanaan koordinasi dan supervisi," papar Febri Diansyah.

Pemerintah memutuskan menunda pembentukan Densus Tipikor dalam tubuh Polri.

"Maka diputuskan bahwa pembentukan Densus Tipikor untuk sementara ditunda, untuk kemudian dilakukan pendalaman lebih jauh lagi," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Pembentukan Densus Tipikor itu awalnya disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi (Jend. Pol.) Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 12 Oktober 2017 lalu.

Alasan penundaan adalah menyangkut anggaran dan pengaturan struktur kelembagaan dan kepegawaian Densus Tipikor.

"Menpan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) harus menerima usulan dulu secara struktur kelembagaan dan kepegawaian, juga harus ada persetujuan antara dua lembaga antara Polri dan Kejaksaan untuk penyusunan struktur organisasi itu, juga masalah anggaran di mana hari Rabu (25/10) nanti APBN 2018 harus disahkan oleh sidang paripurna, kan singkat sekali waktunya," tambah Wiranto.

Meski demikian, Wiranto mengakui Presiden Joko Widodo tetap mempertimbangkan usul pembentukan Densus Tipikor.

"Pertimbangan yang pertama, usulan itu berangkat dari satu niat baik dari kepolisian, berangkat dari satu pemikiran bahwa korupsi yang telah dilakukan pemberantasan dan penanggulangannya dari berbagai lembaga masih juga terlihat marak sehingga perlu langkah-langkah khusus dari kepolisian dengan mengusulkan pembentukan Densus Tipikor," ungkap Wiranto. (ant)

See Also

Koramil 08/Karanganyar Baksos Dalam Rangka Hari Juang Kartika
Upacara Minggu Militer Dan Wisuda Purna Tugas
Babinsa Kodim 0716/Demak Pantau Jalannya Unjuk Rasa
Bupati Kudus Nilai Penting Gelaran Ekspo Kreativitas Dan Inovasi
Kuasa Bahasa Dikupas Dalam Kuliah Umum Prodi PBSI UMK
Kevin Liliana Miss Internasional 2017
Pasi Ops Kodim 0716/Demak Menggelar Materi Wasbang Di Depan Kades Terpilih Se Kabupaten Demak
Rapat Koordinasi Digelar Demi Kelancaran Pelaksanaan Garjas
Percepat Masa Tanam Dengan Traktor
Sekda Kudus Buka Pekan Ekspo Kreativitas Dan Inovasi UMK
Veteran Demak Nostalgia Akan Sejarah Dengan Nobar
Warga Kodim 0716/Demak Turut Dalam Car Free Day
Mahapasti Gelar Konservasi Mangrove Dan Bersih Pantai
Ibu Persit Kodim 0716/Demak Menyabet 2 Penghargaan
Kodim 0716/Demak Kedatangan Tim Wasrik ItDam IV/Diponegoro
Rektor UMK Sebut Tiga Syarat Menjadi Pemimpin
Polisi Gelar Operasi Zebra Mulai 1-14 November 2017 Di Seluruh Indonesia
Pemkot Bukittinggi Siapkan Penampungan Sementara Pascakebakaran Pasar Atas
800 Kios Di Pasar Atas Bukittinggi Habis Terbakar
Bukittinggi Siapkan Pasar Banto Lokasi Penampungan Korban Kebakaran Pasar Atas
Menpora Sebutkan Teladani Tokoh Pemuda Yang Lahirkan Sumpah Pemuda
Partai Golkar Dukung Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien Syafiuddin Di Pilgub Jabar
Wakil Presiden Jusuf Kalla Tegaskan Tak Akan Ikut Pilpres 2019
Kemenag Batalkan Pernikahan Pria Dengan Dua Gadis Sekaligus
UMK Gelar Pelatihan TOT Penyusunan Proposal PKM
jQuery Slider

Comments

Archives :2017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 4.824.510 Since: 07.04.14 | 0.693 sec