YouTube Facebook Twitter RSS
18 Dec 2018, 0

Hukum

NU Tegaskan Gugatan Perppu Ormas Di MK Gugur Demi Hukum

Tuesday, 24 October 2017 | View : 180

siarjustisia.com-JAKARTA.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Hukum Robikin Emhas mengatakan dengan disetujuinya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi Undang-undang oleh DPR, maka semua permohonan uji materi Perppu tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK) gugur demi hukum.

"Konsekuensi hukum disahkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi UU adalah gugurnya seluruh gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi tentang Perpu Ormas," kata Robikin di Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Seperti diketahui, melalaui Rapat Paripurna DPR menyudahi status Perppu Ormas.

Dalam sidang paripurna tersebut, sebanyak 445 anggota DPR RI yang hadir dalam Sidang Paripurna, 314 menyatakan setuju Perppu sebagai Undang-Undang dan sisanya, yakni 131 nenolak Perpu.

Dengan demikian, Perppu Ormas sah menjadi Undang-Undang (UU).

Robikin mengungkapkan bahwa ada 35 lebih gugatan judical review di MK tentang Perppu Ormas yang hingga saat disahkannya Perpu Ormas menjadi UU hari ini, Selasa (24/10/2017) masih dalam tahap pembuktian.

Permohonan tersebut masih dalam tahap pemeriksaan saksi dan ahli, baik dari pihak Pemohon (Penggugat) maupun Pemerintah dan Pihak Terkait.

"Perppu Ormas diterima DPR sebagai UU, sedangkan proses persidangan di MK belum berakhir atau belum diputus, maka seluruh gugatan yang ada gugur demi hukum karena Perppu yang digugat sudah tidak ada lagi (non existing)," jelas dia.

Para pemohon yang menggugat ke MK, salah satunya diajukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

HTI melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan Perppu Ormas ini jelas-jelas bertentangan dengan asas negara hukum dan melanggar HAM. (ant)

See Also

KPK Tetapkan Mantan Pejabat Kemendagri Tersangka Korupsi 2 Gedung IPDN
KPK Pelajari Pengajuan JC Budi Mulya
Kemendes Didorong Bentuk Sekretariat Bersama Penanganan Masalah Dana Desa
Kapolri Kukuhkan Polda DIY Jadi Tipe A
KPK Periksa Petinggi Anak Usaha PT. PLN (Persero)
KPK Periksa Corporate Communication PT. PLN (Persero)
KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.115.100 Since: 07.04.14 | 0.6115 sec