YouTube Facebook Twitter RSS
21 Jul 2019, 0

Hukum

Jaksa Tolak Pembelaan Buni Yani

Wednesday, 25 October 2017 | View : 551

siarjustisia.com-BANDUNG.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak nota pembelaan atau pleidoi yang disampaikan tim kuasa hukum Buni Yani dalam sidang lanjutan kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Membantah atas pledoi yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa. Intinya kami tidak menerima apa yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa, sehingga kami bersikukuh pada tuntuan kami," kata jaksa Andi M. Taufik pada Selasa (24/10/2017) di Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung, Jl. Seram No.2, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat (Jabar), tempat sidang berlangsung.

Dalam nota pembelaannya, tim kuasa hukum Buni Yani menganggap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) cacat. 

Jaksa Andi M. Taufik mengatakan Hakim menanggap sah dakwaan tersebut. Dakwaan Jaksa, menurut dia, juga sudah diperkuat dengan bukti-bukti.

"Alat bukti-bukti yang ada uraiannya dengan unsur pidana menurut mereka (penasihat hukum) tidak terbukti. Tapi menurut kami dengan saksi, surat petunjuk, ahli, dan terdakwa juga mengakui itu memang dari handphone-nya terdakwa. Apa lagi yang harus diragukan," katanya.

Kuasa hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian, mengatakan bantahan setebal 22 halaman yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap pleidoi kliennya hanya mengulang isi dakwaan dan tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya.

"Isinya mengulang apa yang mereka sampaikan melalui tuntutan dan dakwaan. Jadi sangat normatif, jadi intinya menolak saja tanpa ada argumentasi dan dasar hukum atas pleidoi yang kita sampaikan," kata dia.

Sebelumnya, Pengacara kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menjerat Buni Yani, Aldwin Rahadian, menolak segala tuntutan Jaksa karena berdalih tidak ada unsur pidana yang menjerat kliennya.

"Tidak ada saksi yang dihadirkan melihat betul klien kami Buni Yani memotong video Ahok. Analisis yuridis yang dilakukan, itu asumsi JPU," ujar advokat Aldwin Rahadian, di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Jl. Seram No.2, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Selasa (17/10/2017).

Dalam pembacaan pledoi, kata dia, alat bukti serta saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan tidak menunjukan adanya unsur pidana serta pasal-pasal sangkaan pun tidak terbukti.

"Perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa sangat tidak jelas, apalagi yang berkaitan dengan Pasal 32 ayat (1) sebagai dasar menuntut terdakwa," katanya.

Menurut dia, kasus ini seharusnya sudah dihentikan, terlebih mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama telah diputus bersalah.

Ia pun meminta, pembacaan pledoi ini menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara Buni Yani seadil-adilnya.

"Dengan demikian, Majelis Hakim meminta memutus perkara ini seadil-adilnya," katanya.

Salah satu kuasa hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian mengatakan tuntutan jaksa tidak lebih dari asumsi subjektifnya serta mengabaikan fakta-fakta di persidangan.

"Di fakta persidangan dari awal sampai akhir, Jaksa tidak bisa membuktikan Buni Yani memotong video. Tuntutan Jaksa hari ini itu lebih pada asumsi dia," cetus Aldwin Rahadian, Selasa (3/10/2017).

Sebelumnya, Terdakwa kasus dugaan pelanggaran Undang-undang ITE, Buni Yani, tidak terima tuntutan Jaksa yang menjatuhkan hukuman dua tahun penjara serta denda Rp 100 juta dengan subsider tiga bulan kurungan.

Buni Yani dituntut dengan Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

"Sekarang ini yang terjadi, bahwa saya dituduh memotong video, tapi saya yang disuruh membuktikan saya tidak memotong video, kan stupid gitu loh. Gimana ceritanya, belajar ilmu hukum dari mana?," tukas Buni Yani usai persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Jl. Seram No.2, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Selasa (3/10/2017).

Buni Yani menyebut, tuntutan Jaksa tidak menerapkan asas kebenaran dan keadilan terhadap dirinya. Fakta-fakta yang meringankan selama persidangan tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh JPU.

Menurutnya, Jaksa tetap pada pendiriannya bahwa ia dianggap telah memotong video yang diklaim telah membuat perpecahan antarumat beragama. Buni Yani bersikukuh bahwa dia tidak pernah sekalipun memotong video pidato Basuki Tjahaja Purnama.

"Tidak berdasarkan pada kebenaran dan keadilan, ini bener-bener dzalim Jaksa," katanya.

Sidang perkara itu akan dilanjutkan Selasa (31/10/2017) dengan agenda penyampaikan tanggapan terdakwa mengenai pernyataan Jaksa hari ini.

Sebelumnya, Buni Yani dituntut bersalah oleh JPU dua tahun penjara serta dikenakan denda Rp 100 juta dengan subsider tiga bulan kurungan karena telah melanggar Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Jaksa menuntut Majelis Hakim menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta  subsider tiga bulan kurungan kepada Buni Yani karena menilai dia terbukti melanggar Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Buni Yani menjadi terdakwa perkara itu karena mengunggah ke media sosial video pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016, ketika dia menyebut adanya orang yang menggunakan Al-Quran Surah Al Maidah 51 untuk tujuan tertentu. Penyebaran video itu memicu protes dan demonstrasi besar.

Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. yang akrab disapa Ahok itu pun kemudian dinyatakan bersalah melakukan penistaan agama dan dihukum dua tahun penjara karena pidato itu.

See Also

Kronologi Penangkapan Nunung Dan Suaminya
Komedian Nunung Ditangkap Terkait Kasus Narkoba
Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.114.761 Since: 07.04.14 | 0.5835 sec