YouTube Facebook Twitter RSS
19 Nov 2017, 0

Hukum

Wakil Presiden Jusuf Kalla Tegaskan Penerbitan Perppu Ormas Sesuai Konstitusi

Wednesday, 25 October 2017 | View : 20

siarjustisia.com-JAKARTA.

Wakil Presiden (Wapres) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla sering ditulis sebagai Jusuf Kalla atau JK menegaskan proses penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) telah sesuai konstitusi.

"Begini, Perppu ini pada dasarnya kalau undang-undang yang ada, pemerintah kalau mau membubarkan harus lewat pengadilan, jadi pengadilan yang memutuskan akhirnya. Perppu ini dibalik sedikit, pemerintah membubarkan, kemudian yang tidak setuju dibawa ke pengadilan," terang mantan Wakil Presiden Indonesia ke-10 masa jabatan 20 Oktober 2004-20 Oktober 2009, JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran III No.14, RT02/RW03, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2017).

Pernyataan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ke-12 yang mulai menjabat sejak 22 Desember 2009 tersebut disampaikan untuk menanggapi pro dan kontra penerbitan Perppu tentang Ormas dan anggapan bahwa pemerintah semena-mena dalam penetapannya.

"Katakanlah HTI dibubarin, dia pergi ke pengadilan. Kalau pengadilan mengatakan tidak sah, ya, ndak. Tapi kalau dulu, pemerintah tidak setuju, bawa ke pengadilan. Prinsip pokoknya, keadilan tetap ada," tukas mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia ke-12 masa jabatan 9 Agustus 2001-22 April 2004.

Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dibubarkan Kementerian Hukum dan HAM pada 19 Juli 2017 dengan dasar perppu tersebut juga telah mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Setelah DPR RI mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas tersebut menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (24/10/2017), maka semua permohonan uji materi Perppu tersebut di MK secara otomatis gugur.

Mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) ke-8 masa jabatan 9 Oktober 2004-9 Oktober 2009 ini menegaskan pemerintah tidak bertindak semena-mena karena telah melakukan prosesnya sesuai konstitusi, hanya saja alurnya dibalik.

"Tidak sama sekali pemerintah bertindak diktator karena tetap ada instansi atau lembaga peradilan yang membatalkan pemerintah punya. Itu esensinya, jadi perbedaan sistem saja, di balik saja," jelas mantan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Indonesia ke-27 masa jabatan 26 Oktober 1999-24 Agustus 2000.

DPR RI mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi undang-undang melalui mekanisme pemungutan suara terbuka yang diikuti 445 anggota.

Hasil voting tersebut menunjukkan 314 anggota dari tujuh fraksi menyatakan setuju dan 131 anggota dari tiga fraksi, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tidak setuju. (ant)

See Also

Pasangan Kekasih Cikupa Yang Ditelanjangi Sudah Bertunangan Dan Akan Menikah
KPK Tahan Bos Peserta Lelang E-KTP
Bareskrim Polri Ungkap Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi
Gubernur Sulawesi Tenggara Nonaktif Nur Alam Segera Disidang
Bareskrim Polri Kembangkan Teknologi Identifikasi Wajah
KPK Rampungkan Berkas Gubernur Sulawesi Tenggara
Polda Metro Jaya Selidiki Orang Tua Pekerjakan Anak Di Pabrik Kembang Api
KPK Telah Periksa 40 Saksi Untuk Kasus Eddy Rumpoko
KPK Periksa Muhammad Taufik Kasus Reklamasi
Polda Metro Jaya Pastikan 48 Jasad Utuh Korban Ledakan Pabrik Kembang Api
44 Jenazah Korban Ledakan Pabrik Kembang Api Teridentifikasi
Polda Jatim Take Down 30 Akun Penyebar Hoax Girder Flyover Tol Pasuruan Ambruk
Kronologi OTT KPK Terhadap Bupati Nganjuk
KPK Belum Temukan Keterlibatan Istri Bupati Nganjuk
KPK Tetapkan Lima Tersangka Kasus Suap Bupati Nganjuk
KPK Ciduk 20 Orang Dalam OTT Di Jakarta Dan Nganjuk
Jaksa Tolak Pembelaan Buni Yani
9 Orang Terduga Teroris Ditangkap Tim Densus 88/Antiteror
Densus 88 Antiteror Bekuk Terduga Teroris Di Kendal-Sukoharjo
Densus 88 Antiteror Amankan Seorang Terduga Teroris Di Ponogoro
Polda Papua Antisipasi Pergerakan KKB Di Area Kota
Kapolda Papua Sebut Tidak Ada Penambahan Personel Di Tembagapura
Satu Anggota Brimob Gugur Ditembak KKB Di Tembagapura
Isteri Tusuk Ketua DPRD Kolaka Utara Hingga Tewas Ditetapkan Sebagai Tersangka
Kepala BNN Apresiasi Kepedulian Bupati Tapanuli Selatan
jQuery Slider

Comments

Archives :2017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 4.803.224 Since: 07.04.14 | 0.9962 sec