YouTube Facebook Twitter RSS
23 Apr 2018, 0

Hukum

Wakil Presiden Jusuf Kalla Tegaskan Penerbitan Perppu Ormas Sesuai Konstitusi

Wednesday, 25 October 2017 | View : 162

siarjustisia.com-JAKARTA.

Wakil Presiden (Wapres) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla sering ditulis sebagai Jusuf Kalla atau JK menegaskan proses penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) telah sesuai konstitusi.

"Begini, Perppu ini pada dasarnya kalau undang-undang yang ada, pemerintah kalau mau membubarkan harus lewat pengadilan, jadi pengadilan yang memutuskan akhirnya. Perppu ini dibalik sedikit, pemerintah membubarkan, kemudian yang tidak setuju dibawa ke pengadilan," terang mantan Wakil Presiden Indonesia ke-10 masa jabatan 20 Oktober 2004-20 Oktober 2009, JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran III No.14, RT02/RW03, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2017).

Pernyataan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ke-12 yang mulai menjabat sejak 22 Desember 2009 tersebut disampaikan untuk menanggapi pro dan kontra penerbitan Perppu tentang Ormas dan anggapan bahwa pemerintah semena-mena dalam penetapannya.

"Katakanlah HTI dibubarin, dia pergi ke pengadilan. Kalau pengadilan mengatakan tidak sah, ya, ndak. Tapi kalau dulu, pemerintah tidak setuju, bawa ke pengadilan. Prinsip pokoknya, keadilan tetap ada," tukas mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia ke-12 masa jabatan 9 Agustus 2001-22 April 2004.

Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dibubarkan Kementerian Hukum dan HAM pada 19 Juli 2017 dengan dasar perppu tersebut juga telah mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Setelah DPR RI mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas tersebut menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (24/10/2017), maka semua permohonan uji materi Perppu tersebut di MK secara otomatis gugur.

Mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) ke-8 masa jabatan 9 Oktober 2004-9 Oktober 2009 ini menegaskan pemerintah tidak bertindak semena-mena karena telah melakukan prosesnya sesuai konstitusi, hanya saja alurnya dibalik.

"Tidak sama sekali pemerintah bertindak diktator karena tetap ada instansi atau lembaga peradilan yang membatalkan pemerintah punya. Itu esensinya, jadi perbedaan sistem saja, di balik saja," jelas mantan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Indonesia ke-27 masa jabatan 26 Oktober 1999-24 Agustus 2000.

DPR RI mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi undang-undang melalui mekanisme pemungutan suara terbuka yang diikuti 445 anggota.

Hasil voting tersebut menunjukkan 314 anggota dari tujuh fraksi menyatakan setuju dan 131 anggota dari tiga fraksi, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tidak setuju. (ant)

See Also

Mabes Polri Sebut Operasi Keselamatan Lalulintas Berhasil
4 Pegawai Bank Jatim Sudah Jadi Terdakwa
Dokter Bimanesh Sutarjo Bantah Kesaksian Kepala IGD RS Permata Hijau
BPOM Minta Importir Tarik Sarden Kaleng Terindikasi Mengandung Cacing
Ketua RT Yang Telanjangi Dua Sejoli Dituntut 7 Tahun Penjara
KPK Geledah Rumah Wali Kota Malang
Peran Pelaku Skimming ATM Bank
Cara Sindikat Skimming ATM Bank Jalankan Aksinya
Pembobol Skimming ATM Bank Sudah Bobol 64 Bank Di Dunia
Polda Metro Jaya Bekuk 5 Pembobol Skimming ATM Bank
BNN Sita Sabu 51.4 Kg Dari Bandar Narkoba Di Ancol
BNN Telusuri TPPU Bandar Sabu 51,4 Kg
JD Resmi Jadi Penghuni Rutan
BNN Sergap 3 Bandar Narkoba Di Ancol
Hakim Senior Terjaring OTT Rp 30 Juta
Polres Kudus Ciduk 5 Orang Pengedar Uang Palsu
KPK Jerat Cagub Maluku Utara
KPK Periksa Isteri Bos PT. MRA
Hacker Surabaya Black Hat Telah Retas 600 Situs
Kapolri Pastikan Kapolsek Selingkuhi Isteri Bawahan Dicopot
KPU Akan Gelar Pleno Bahas Putusan Bawaslu
PBB Tunggu Sikap KPU Untuk Banding Putusan Bawaslu
PBNU Desak Presiden Joko Widodo Beri Grasi Untuk KH Nur Aziz
Kapolri Takut Pidatonya Dipelintir Dan Diviralkan
Kapolri Sebut Isu Ulama Di Medsos Ada 3 Yang Benar
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.799.788 Since: 07.04.14 | 0.6724 sec