YouTube Facebook Twitter RSS
23 Jan 2018, 0

Hukum

Wakil Presiden Jusuf Kalla Tegaskan Penerbitan Perppu Ormas Sesuai Konstitusi

Wednesday, 25 October 2017 | View : 77

siarjustisia.com-JAKARTA.

Wakil Presiden (Wapres) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla sering ditulis sebagai Jusuf Kalla atau JK menegaskan proses penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) telah sesuai konstitusi.

"Begini, Perppu ini pada dasarnya kalau undang-undang yang ada, pemerintah kalau mau membubarkan harus lewat pengadilan, jadi pengadilan yang memutuskan akhirnya. Perppu ini dibalik sedikit, pemerintah membubarkan, kemudian yang tidak setuju dibawa ke pengadilan," terang mantan Wakil Presiden Indonesia ke-10 masa jabatan 20 Oktober 2004-20 Oktober 2009, JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran III No.14, RT02/RW03, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2017).

Pernyataan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ke-12 yang mulai menjabat sejak 22 Desember 2009 tersebut disampaikan untuk menanggapi pro dan kontra penerbitan Perppu tentang Ormas dan anggapan bahwa pemerintah semena-mena dalam penetapannya.

"Katakanlah HTI dibubarin, dia pergi ke pengadilan. Kalau pengadilan mengatakan tidak sah, ya, ndak. Tapi kalau dulu, pemerintah tidak setuju, bawa ke pengadilan. Prinsip pokoknya, keadilan tetap ada," tukas mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia ke-12 masa jabatan 9 Agustus 2001-22 April 2004.

Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dibubarkan Kementerian Hukum dan HAM pada 19 Juli 2017 dengan dasar perppu tersebut juga telah mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Setelah DPR RI mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas tersebut menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (24/10/2017), maka semua permohonan uji materi Perppu tersebut di MK secara otomatis gugur.

Mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) ke-8 masa jabatan 9 Oktober 2004-9 Oktober 2009 ini menegaskan pemerintah tidak bertindak semena-mena karena telah melakukan prosesnya sesuai konstitusi, hanya saja alurnya dibalik.

"Tidak sama sekali pemerintah bertindak diktator karena tetap ada instansi atau lembaga peradilan yang membatalkan pemerintah punya. Itu esensinya, jadi perbedaan sistem saja, di balik saja," jelas mantan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Indonesia ke-27 masa jabatan 26 Oktober 1999-24 Agustus 2000.

DPR RI mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi undang-undang melalui mekanisme pemungutan suara terbuka yang diikuti 445 anggota.

Hasil voting tersebut menunjukkan 314 anggota dari tujuh fraksi menyatakan setuju dan 131 anggota dari tiga fraksi, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tidak setuju. (ant)

See Also

Polri Sebut Penyelidikan Ambruknya Selasar Tower II BEI Selesai
Polri Optimistis Pilkada Serentak 2018 Aman
39 Calon Kepala Daerah Tak Laporkan Hartanya Ke KPK
Satgas Nusantara Polri Dinginkan Pilkada Serentak 2018
Polisi Dalami Kasus Ambruknya Selasar BEI
Kapolres Karawang Instruksikan Tembak Mati Penjahat Jalanan
Kronologi Ambruknya Balkon Gedung Bursa Efek Indonesia Versi Polisi
Polres Metro Jakarta Barat Bentuk Satgasus Usut Kasus Mandek Di Tahun 2017
Polda Metro Jaya Buru Pemasok Narkoba Untuk Tio Pakusadewo
Ayah Korban Paedofil Jadi Tersangka Pengeroyok
Andi Narogong Divonis 8 Tahun Penjara
Koordinator Laboratorium Sabu Likuid Diskotek MG Club International Menyerahkan Diri
Pelaku Percobaan Penculikan Bocah Di ITC Kuningan Menyerahkan Diri
Siswa Korban Pengeroyokan Teman Sekelas Alami Trauma
KPK Rencanakan Panggil Kembali Dua Anak Setya Novanto
Berkas First Travel Dilimpahkan Ke Kejari Depok
Bareskrim Mabes Polri Bekuk Pembuat Dan Pengedar Uang Palsu
BNN Telusuri Keterlibatan Oknum Aparat Dalam Produksi PCC Di Sejumlah Daerah
BNN Sita 13 Juta Pil PCC Di Semarang
Operasi Pabrik PCC, BNN Endus Keterlibatan Oknum Aparat
KPK Terima Pengembalian Uang Suap APBD Jambi
KPK Geledah Kantor Gubernur Jambi Zumi Zola
Andi Narogong Berjanji Kembalikan Keuntungan Dari Korupsi E-KTP
Kejutan Pernyataan Andi Narogong Soal Proyek E-KTP
KPK Ajukan Kasasi Putusan Banding Terdakwa E-KTP Irman-Sugiharto
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.231.488 Since: 07.04.14 | 2.1665 sec