YouTube Facebook Twitter RSS
19 Nov 2018, 0

Hukum

KPK Periksa Muhammad Taufik Kasus Reklamasi

Wednesday, 01 November 2017 | View : 169

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta H. Muhammad Taufik soal korporasi dalam penyelidikan dugaan pemberian hadiah atau janji terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP) 2016. Penyelidikan dugaan korupsi oleh korporasi terkait Reklamasi Teluk Jakarta ini merupakan pengembangan kasus suap pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP).

Wakil Ketua DPRD Jakarta H. Muhammad Taufik lebih dari delapan jam diperiksa oleh penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (31/10/2017).

Diduga, politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu diperiksa terkait penyelidikan dugaan korupsi oleh korporasi terkait Reklamasi Teluk Jakarta. H. Muhammad Taufik dimintai keterangannya terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang melibatkan korporasi. "Soal korporasi berkaitan dengan Pulau G," kata H. Muhammad Taufik di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2017).

Kepada wartawan, H. Muhammad Taufik mengungkapkan, penyelidik KPK mencecar sekitar 12 pertanyaan salah satunya adalah terkait korporasi yang menggarap reklamasi Pulau D dan Pulau G.

Secara detail, papar H. Muhammad Taufik, dirinya juga ditanya soal Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 137 tahun 2017 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau G Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. "Pulau G kan sudah keluar soal panduan namanya panduan PRK, itu yang dipertanyakan. Kami kan tidak tahu karena itu Pergub zamannya Pak Djarot," ucap H. Muhammad Taufik.

Diketahui, Pulau D digarap oleh PT. Kapuk Naga Indah yang merupakan anak perusahaan PT. Agung Sedayu Grup sementara Pulau G digarap oleh PT. Muara Wisesa Samudera yang merupakan anak perusahaan PT. Agung Podomoro Land (APL) Tbk.

"Tadi ditanya soal korporasi berkaitan dengan Pulau D dan Pulau G. Dua itu ditanya (Agung Sedayu dan Agung Podomoro)," ungkap H. Muhammad Taufik di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2017).

H. Muhammad Taufik juga mengaku dimintai keterangan soal tambahan kontribusi 15 persen dalam Raperda Reklamasi itu. Selain itu, sambung H. Muhammad Taufik, tim penyelidik juga mengonfirmasi mengenai kontribusi tambahan 15 persen oleh Pemprov DKI kepada para pengembang yang menggarap proyek reklamasiyang sempat mencuat saat kasus suap Raperda Reklamasi masih bergulir. Kontribusi tambahan ini telah diatur dalam Keppres Nomor 52/1995 dan perjanjian antara Pemprov DKI dengan pihak pengembang pada 1997 dan 2014.

Namun, aturan dalam Keppres maupun dua perjanjian tersebut tidak mengatur mengenai presentasi kontribusi tambahan. Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, kontribusi tambahan 15 persen merupakan hak diskresinya sebagai Gubernur. Kontribusi tambahan tersebut pun sudah diajukan ke legislatif dan akan diatur dalam perda yang mengatur reklamasi. Namun, Baleg DPRD menolak usulan Pemprov DKI tersebut.

Kepada penyelidik, H. Muhammad Taufik mengatakan perdebatan mengenai kontribusi tambahan tersebut sudah final lantaran akan diatur dalam Pergub. "Itu selintas saja karena prinsipnya yang itu kan sudah diselesaikan dengan draf III, yang banyak berkaitan dengan korporasi," tuturnya. "Itu sudah selesai dalam draf III kan diserahkan ke dalam Pergub kan. Tadi itu lebih ditanya soal korporasilah," imbuhnya.

Selain itu, sambung H. Muhammad Taufik, penyelidik juga menanyakan ihwal ijin pembangunan gedung-gedung di Pulau G. Namun, H. Muhammad Taufik mengklaim DPRD DKI tak tahu menahu mengenai pembangunan gedung tersebut.  H. Muhammad Taufik justru menyebut pembangunan tersebut berdasarkan Pergub Nomor 137/2017 tentang Panduan Rancang Kota Pulau G yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu Djarot Saiful Hidayat. "Pulau G kan sudah keluar soal panduan namanya panduan PKR (Panduan Rancang Kota) itu yang dipertanyakan. Kita kan tidak tahu karena itu Pergub zamannya Pak Djarot," katanya.

Selanjutnya, H. Muhammad Taufik juga mengaku dimintai keterangan terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait proyek reklamasi di Pulau G. "Iya keluar itu, misalkan pencabutan moratorium, Dewan kan tidak tahu," ucap politisi Partai Gerindra itu.

Saat dikonfirmasi terkait pemanggilan H. Muhammad Taufik, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah belum mau berkomentar banyak lantaran dugaan korupsi oleh korporasi terkait reklamasi teluk Jakarta masih dalam tahap penyelidikan. "Kalau proses itu sedang dalam (penyelidikan). Sebelum penyidikan kami tidak bisa memberikan informasi. Kalau belum dalam proses penyidikan kami tidak bisa memberikan informasi," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK pada Jumat (27/10/2017) juga telah meminta keterangan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Saefullah.

Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif, M.H., LL.M., Ph.D. menyatakan pemanggilan Saefullah merupakan pengembangan kasus yang lama.

Sebelumnya, Saefullah mengaku dimintai keterangannya soal penerimaan gratifikasi dalam kasus Raperda Pantai Utara itu. "Tadi ada beberapa hal yang sama dengan permintaan keterangan yang terdahulu terkait dengan gratifikasi yang diterima dari anggota DPRD Pak Sanusi dulu proses pembahasannya seperti apa," kata Saefullah di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (27/10/2017).

Ia pun menyatakan bahwa pada pemeriksaannya itu lebih fokus terkait permasalahan reklamasi Pulau G di Pantai Utara Jakarta. "Lebih fokus di Pulau G," kata Saefullah.

Saefullah pun mengaku bahwa pemanggilannya itu dilakukan untuk tersangka korporasi. "Buat korporasi," ujarnya.

Terkait kasus itu, mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Mohamad Sanusi yang juga adik dari H. Muhammad Taufik telah divonis bersalah karena terbukti menerima suap Rp 2 miliar dari Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Tbk. Ariesman Widjaja dan melakukan pencucian uang. Dalam kasus ini, mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi yang juga adik kandung H. Muhammad Taufik telah divonis tujuh tahun penjara dan mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Sukamiskin, Jl. A. H. Nasution No. 114, Bandung, Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Selain itu, Ariesman Widjaja dan asisten pribadinya Trinanda Prihantoro juga telah divonis bersalah terkait kasus tersebut.

See Also

KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.973.936 Since: 07.04.14 | 0.6314 sec