YouTube Facebook Twitter RSS
23 Nov 2017, 0

Hukum

KPK Periksa Muhammad Taufik Kasus Reklamasi

Wednesday, 01 November 2017 | View : 18

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta H. Muhammad Taufik soal korporasi dalam penyelidikan dugaan pemberian hadiah atau janji terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP) 2016. Penyelidikan dugaan korupsi oleh korporasi terkait Reklamasi Teluk Jakarta ini merupakan pengembangan kasus suap pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP).

Wakil Ketua DPRD Jakarta H. Muhammad Taufik lebih dari delapan jam diperiksa oleh penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (31/10/2017).

Diduga, politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu diperiksa terkait penyelidikan dugaan korupsi oleh korporasi terkait Reklamasi Teluk Jakarta. H. Muhammad Taufik dimintai keterangannya terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang melibatkan korporasi. "Soal korporasi berkaitan dengan Pulau G," kata H. Muhammad Taufik di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2017).

Kepada wartawan, H. Muhammad Taufik mengungkapkan, penyelidik KPK mencecar sekitar 12 pertanyaan salah satunya adalah terkait korporasi yang menggarap reklamasi Pulau D dan Pulau G.

Secara detail, papar H. Muhammad Taufik, dirinya juga ditanya soal Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 137 tahun 2017 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau G Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. "Pulau G kan sudah keluar soal panduan namanya panduan PRK, itu yang dipertanyakan. Kami kan tidak tahu karena itu Pergub zamannya Pak Djarot," ucap H. Muhammad Taufik.

Diketahui, Pulau D digarap oleh PT. Kapuk Naga Indah yang merupakan anak perusahaan PT. Agung Sedayu Grup sementara Pulau G digarap oleh PT. Muara Wisesa Samudera yang merupakan anak perusahaan PT. Agung Podomoro Land (APL) Tbk.

"Tadi ditanya soal korporasi berkaitan dengan Pulau D dan Pulau G. Dua itu ditanya (Agung Sedayu dan Agung Podomoro)," ungkap H. Muhammad Taufik di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2017).

H. Muhammad Taufik juga mengaku dimintai keterangan soal tambahan kontribusi 15 persen dalam Raperda Reklamasi itu. Selain itu, sambung H. Muhammad Taufik, tim penyelidik juga mengonfirmasi mengenai kontribusi tambahan 15 persen oleh Pemprov DKI kepada para pengembang yang menggarap proyek reklamasiyang sempat mencuat saat kasus suap Raperda Reklamasi masih bergulir. Kontribusi tambahan ini telah diatur dalam Keppres Nomor 52/1995 dan perjanjian antara Pemprov DKI dengan pihak pengembang pada 1997 dan 2014.

Namun, aturan dalam Keppres maupun dua perjanjian tersebut tidak mengatur mengenai presentasi kontribusi tambahan. Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, kontribusi tambahan 15 persen merupakan hak diskresinya sebagai Gubernur. Kontribusi tambahan tersebut pun sudah diajukan ke legislatif dan akan diatur dalam perda yang mengatur reklamasi. Namun, Baleg DPRD menolak usulan Pemprov DKI tersebut.

Kepada penyelidik, H. Muhammad Taufik mengatakan perdebatan mengenai kontribusi tambahan tersebut sudah final lantaran akan diatur dalam Pergub. "Itu selintas saja karena prinsipnya yang itu kan sudah diselesaikan dengan draf III, yang banyak berkaitan dengan korporasi," tuturnya. "Itu sudah selesai dalam draf III kan diserahkan ke dalam Pergub kan. Tadi itu lebih ditanya soal korporasilah," imbuhnya.

Selain itu, sambung H. Muhammad Taufik, penyelidik juga menanyakan ihwal ijin pembangunan gedung-gedung di Pulau G. Namun, H. Muhammad Taufik mengklaim DPRD DKI tak tahu menahu mengenai pembangunan gedung tersebut.  H. Muhammad Taufik justru menyebut pembangunan tersebut berdasarkan Pergub Nomor 137/2017 tentang Panduan Rancang Kota Pulau G yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu Djarot Saiful Hidayat. "Pulau G kan sudah keluar soal panduan namanya panduan PKR (Panduan Rancang Kota) itu yang dipertanyakan. Kita kan tidak tahu karena itu Pergub zamannya Pak Djarot," katanya.

Selanjutnya, H. Muhammad Taufik juga mengaku dimintai keterangan terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait proyek reklamasi di Pulau G. "Iya keluar itu, misalkan pencabutan moratorium, Dewan kan tidak tahu," ucap politisi Partai Gerindra itu.

Saat dikonfirmasi terkait pemanggilan H. Muhammad Taufik, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah belum mau berkomentar banyak lantaran dugaan korupsi oleh korporasi terkait reklamasi teluk Jakarta masih dalam tahap penyelidikan. "Kalau proses itu sedang dalam (penyelidikan). Sebelum penyidikan kami tidak bisa memberikan informasi. Kalau belum dalam proses penyidikan kami tidak bisa memberikan informasi," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK pada Jumat (27/10/2017) juga telah meminta keterangan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Saefullah.

Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif, M.H., LL.M., Ph.D. menyatakan pemanggilan Saefullah merupakan pengembangan kasus yang lama.

Sebelumnya, Saefullah mengaku dimintai keterangannya soal penerimaan gratifikasi dalam kasus Raperda Pantai Utara itu. "Tadi ada beberapa hal yang sama dengan permintaan keterangan yang terdahulu terkait dengan gratifikasi yang diterima dari anggota DPRD Pak Sanusi dulu proses pembahasannya seperti apa," kata Saefullah di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (27/10/2017).

Ia pun menyatakan bahwa pada pemeriksaannya itu lebih fokus terkait permasalahan reklamasi Pulau G di Pantai Utara Jakarta. "Lebih fokus di Pulau G," kata Saefullah.

Saefullah pun mengaku bahwa pemanggilannya itu dilakukan untuk tersangka korporasi. "Buat korporasi," ujarnya.

Terkait kasus itu, mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Mohamad Sanusi yang juga adik dari H. Muhammad Taufik telah divonis bersalah karena terbukti menerima suap Rp 2 miliar dari Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Tbk. Ariesman Widjaja dan melakukan pencucian uang. Dalam kasus ini, mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi yang juga adik kandung H. Muhammad Taufik telah divonis tujuh tahun penjara dan mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Sukamiskin, Jl. A. H. Nasution No. 114, Bandung, Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Selain itu, Ariesman Widjaja dan asisten pribadinya Trinanda Prihantoro juga telah divonis bersalah terkait kasus tersebut.

See Also

Pasangan Kekasih Cikupa Yang Ditelanjangi Sudah Bertunangan Dan Akan Menikah
KPK Tahan Bos Peserta Lelang E-KTP
Bareskrim Polri Ungkap Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi
Gubernur Sulawesi Tenggara Nonaktif Nur Alam Segera Disidang
Bareskrim Polri Kembangkan Teknologi Identifikasi Wajah
KPK Rampungkan Berkas Gubernur Sulawesi Tenggara
Polda Metro Jaya Selidiki Orang Tua Pekerjakan Anak Di Pabrik Kembang Api
KPK Telah Periksa 40 Saksi Untuk Kasus Eddy Rumpoko
Polda Metro Jaya Pastikan 48 Jasad Utuh Korban Ledakan Pabrik Kembang Api
44 Jenazah Korban Ledakan Pabrik Kembang Api Teridentifikasi
Polda Jatim Take Down 30 Akun Penyebar Hoax Girder Flyover Tol Pasuruan Ambruk
Kronologi OTT KPK Terhadap Bupati Nganjuk
KPK Belum Temukan Keterlibatan Istri Bupati Nganjuk
KPK Tetapkan Lima Tersangka Kasus Suap Bupati Nganjuk
KPK Ciduk 20 Orang Dalam OTT Di Jakarta Dan Nganjuk
Wakil Presiden Jusuf Kalla Tegaskan Penerbitan Perppu Ormas Sesuai Konstitusi
Jaksa Tolak Pembelaan Buni Yani
9 Orang Terduga Teroris Ditangkap Tim Densus 88/Antiteror
Densus 88 Antiteror Bekuk Terduga Teroris Di Kendal-Sukoharjo
Densus 88 Antiteror Amankan Seorang Terduga Teroris Di Ponogoro
Polda Papua Antisipasi Pergerakan KKB Di Area Kota
Kapolda Papua Sebut Tidak Ada Penambahan Personel Di Tembagapura
Satu Anggota Brimob Gugur Ditembak KKB Di Tembagapura
Isteri Tusuk Ketua DPRD Kolaka Utara Hingga Tewas Ditetapkan Sebagai Tersangka
Kepala BNN Apresiasi Kepedulian Bupati Tapanuli Selatan
jQuery Slider

Comments

Archives :2017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 4.834.531 Since: 07.04.14 | 0.4883 sec