YouTube Facebook Twitter RSS
21 Feb 2018, 0

Hukum

KPK Rampungkan Berkas Gubernur Sulawesi Tenggara

Wednesday, 01 November 2017 | View : 92

siarjustisia.com-JAKARTA.

Kabiro Humas lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengungkapkan, penyidik KPK telah merampungkan berkas penyidikan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nonaktif, Nur Alam. Penyidik KPK pun telah melimpahkan berkas Nur Alam kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.

"Hari ini (31/10/2017) telah dilakukan pelimpahan barang bukti dan tersangka NA dalam TPK penyalahgunaan kewenangan oleh Gubernur Sultra dalam Persetujuan dan penerbitan IUP di wilayah Provinsi Sultra tahun 2008-2014 ke penuntutan atau tahap dua," ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2017).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menambahkan, pelimpahan tahap dua pada hari ini bersamaan dengan akan berakhirnya masa penahanan terakhir untuk Nur Alam. Setelah pelimpahan berkas, sambung Febri Diansyah, JPU KPK mempunyai waktu 14 hari untuk menyusun dakwaan yang akan dibacakan dalam persidangan perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, lanjut Febri Diansyah, sampai saat ini KPK belum dapat memastikan di mana Nur Alam akan menjalani persidangan. KPK masih mengupayakan agar persidangan Gubernur Sultra nonaktif tersebut digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Rencana persidangan masih kami pertimbangkan apakah di Jakarta atau Sultra. Jika akan dilakukan di Jakarta, KPK akan proses lebih lanjut ke Mahkamah Agung (MA)," beber Febri Diansyah.

Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan SK yang tidak sesuai aturan. Gubernur dua periode itu mengeluarkan tiga SK kepada PT. Anugrah Harisma Barakah selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Nur Alam juga pernah mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun Hakim Tunggal I Wayan Karya menolak seluruh permohonan praperadilan Nur Alam yang dibacakan pada 12 Oktober 2016 lalu.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2013, Nur Alam diduga menerima aliran dana sebesar 4,5 juta dolar AS atau setara dengan Rp 50 miliar dari Richcorp International yang dikirim ke bank di Hong Kong dan sebagian di antaranya ditempatkan pada tiga polis AXA Mandiri. Richcorp International, melalui PT. Realluck International Ltd. (50 persen saham Richcop International) merupakan pembeli tambang dari PT. Billy Indonesia. (rep)

See Also

Menghindari Proses E-Katalog LKPP, Pembelian Komputer Sekolah Berpotensi Terjadi Korupsi
Kodim 0716/Demak Dukung Pemerintah Perangi Narkoba
KPK OTT Di Subang
Gunakan Narkoba, Fachri Albar Dicokok Polres Metro Jakarta Selatan
Penyuluhan Hukum Dari Kumdam IV/Diponegoro
Bupati Halmahera Timur Bantah Terima Suap
KPK Tahan Pengusaha Pemberi Suap Bupati Ngada
Sopir Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Maut Di Tanjakan Emen
KPK Tahan Bupati Halmahera Timur
KPK Tetapkan Bupati Halmahera Timur Sebagai Tersangka Suap
Dokter Bimanesh Sutarjo Diperiksa KPK
Polri Sebut Penyelidikan Ambruknya Selasar Tower II BEI Selesai
Polri Optimistis Pilkada Serentak 2018 Aman
39 Calon Kepala Daerah Tak Laporkan Hartanya Ke KPK
Satgas Nusantara Polri Dinginkan Pilkada Serentak 2018
Polisi Dalami Kasus Ambruknya Selasar BEI
Kapolres Karawang Instruksikan Tembak Mati Penjahat Jalanan
Kronologi Ambruknya Balkon Gedung Bursa Efek Indonesia Versi Polisi
Polres Metro Jakarta Barat Bentuk Satgasus Usut Kasus Mandek Di Tahun 2017
Polda Metro Jaya Buru Pemasok Narkoba Untuk Tio Pakusadewo
Ayah Korban Paedofil Jadi Tersangka Pengeroyok
Andi Narogong Divonis 8 Tahun Penjara
Koordinator Laboratorium Sabu Likuid Diskotek MG Club International Menyerahkan Diri
Pelaku Percobaan Penculikan Bocah Di ITC Kuningan Menyerahkan Diri
Siswa Korban Pengeroyokan Teman Sekelas Alami Trauma
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.395.706 Since: 07.04.14 | 0.741 sec