YouTube Facebook Twitter RSS
24 Apr 2019, 0

Hukum

Gubernur Sulawesi Tenggara Nonaktif Nur Alam Segera Disidang

Wednesday, 01 November 2017 | View : 226

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nonaktif Nur Alam, tersangka Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penyalahgunaan kewenangan dalam persetujuan dan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Provinsi Sultra 2008-2014.

"Hari ini telah dilakukan pelimpahan barang bukti dan tersangka Nur Alam ke penuntutan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2017).

Menurut Febri Diansyah, pelimpahan tahap dua pada Selasa (31/10/2017) bersamaan dengan akan berakhirnya masa penahanan terakhir selama 30 hari pada tahap Pengadilan Negeri kedua pada 1 November 2017.

"Rencana persidangan masih kami pertimbangkan apakah di Jakarta atau Sultra. Jika akan dilakukan di Jakarta, KPK akan proses lebih lanjut ke MA," ucap Febri Diansyah.

Febri Diansyah menyatakan bahwa sejak penetapan tersangka dan dimulainya pemeriksaan saksi pada 1 September 2016 hingga 26 Oktober 2017 total 62 orang saksi telah diperiksa.

"Unsur saksi terdiri dari advokat, auditor Kantor Akuntan Publik, notaris, mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Dinas dan PNS pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Sekretaris Daerah dan PNS pada Kabupaten Konawe Kepulauan," kata Febri Diansyah.

Selanjutnya, Head of Legal and Compliance dan Karyawan pada PT. AXA Mandiri, pemilik, Direktur dan Pegawai pada PT. Billy Indonesia, karyawan PT. Vale Indonesia, dan unsur swasta lainnya.

Untuk diketahui, Nur Alam juga pernah mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun Hakim Tunggal I Wayan Karya saat itu menolak seluruh permohonan praperadilan Nur Alam yang dibacakan pada 12 Oktober 2016 lalu.

Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) KPK pada 15 Agustus 2016 karena diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Eksplorasi, SK Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekslorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anugerah Harisma Barakah selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Nur Alam dalam perkara ini disangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp 1 miliar.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2013, Nur Alam diduga menerima aliran dana sebesar 4,5 juta dolar AS atau setara dengan Rp 50 miliar dari Richcorp International yang dikirim ke bank di Hong Kong dan sebagian di antaranya ditempatkan pada tiga polis AXA Mandiri.

Richcorp International, melalui PT. Realluck International Ltd. (saham Richcop International 50 persen), merupakan pembeli tambang dari PT. Billy Indonesia. (ant)

See Also

KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
KPK Periksa GM Adhi Karya
KPK Tetapkan Direktur PT. Krakatau Steel Tersangka Suap
KPK Amankan 6 Orang Dalam OTT Krakatau Steel
KPK OTT Direktur Produksi Dan Teknologi PT. Krakatau Steel
KPK Tetapkan Bupati Mesuji Sebagai Tersangka
Bupati Mesuji Ditangkap KPK
KPK Tahan Bupati Mesuji
Dandim 0716/Demak Hadiri Sosialisasi Milenial Road Safety Festival
Polda Metro Jaya Bekuk Guru Penyebar Hoax Surat Suara
PT. NKE Dihukum Denda Rp 85,49 Miliar
Polda Jatim Ingatkan VA Bisa Jadi Tersangka
KPK Tahan 2 Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara
Polda Jatim Sebut VA Terima 15 Kali Transfer Uang Dari Muncikari
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Usai Diperiksa Polda Jatim, VA Dan AS Minta Maaf
Polda Jatim Ringkus Muncikari Dua Artis Ibu Kota
Polda Jawa Timur Tetapkan 2 Tersangka Prostitusi Online Artis
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Polres Magelang Kota Dalami Motif Tersangka Perusakan Nisan
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.704.914 Since: 07.04.14 | 0.5616 sec