YouTube Facebook Twitter RSS
21 Jul 2019, 0

Internasional

Spanyol Keluarkan Surat Penahanan Mantan Pemimpin Catalonia

Saturday, 04 November 2017 | View : 219

siarjustisia.com-MADRID.

Hakim Pengadilan Tinggi Spanyol Carmen Lamela pada Jumat (3/11/2017) petang menyebarkan ke Eropa surat penahanan pemimpin Catalonia yang dipecat, Carles Puigdemont, beserta empat bekas anggota kabinetnya yang saat ini berada di Brussel, Belgia.

Surat tersebut dikeluarkan setelah mereka tidak muncul di pengadilan di Madrid, Spanyol pada Kamis (2/11/2017).

Hakim Carmen Lamela pada Kamis (2/11/2017) menjatuhkan hukuman penjara bagi sembilan anggota pemerintahan Carles Puigdemont atas dakwaan melakukan pemberontakan, penghasutan dan penyelewangan dana.

Ia menambah dakwaan berupa "ketidakpatuhan" serta "pengingkaran" atas Carles Puigdemont dan empat bekas pejabat lainnya yang berada di Brussel, Belgia.

Berdasarkan surat perintah penangkapan itu, Carles Puigdemont dan empat bekas anggota pemerintahannya bisa ditahan dan dihadapkan ke pengadilan di Belgia. Jika mereka setuju untuk kembali ke Spanyol, mereka harus melakukannya dalam waktu 10 hari. Jika mereka menolak disidangkan di Spanyol, proses peradilan bisa berlangsung hingga 60 hari.

Kantor Kejaksaan Belgia mengatakan pihaknya telah menerima surat perintah penahanan dari Spanyol itu dan Jaksa akan mempelajarinya sebelum surat itu diserahkan kepada Hakim, demikian dilaporkan surat kabar Spanyol El Pais. 

"Saya membenarkan bahwa kami telah menerima (surat) itu. Kami sedang menunggu hasil penerjemahan dan akan mempelajarinya," lapor El Pais yang mengutip Juru Bicara Kantor Kejaksaan Belgia Eric Van der Sijpt.

Sebelumnya pada hari yang sama, Carles Puigdemont diwawancarai televisi Belgia. Dalam wawancara itu, Carles Puigdemont mengatakan dirinya tidak berniat menghindari penyidangan, namun ia menginginkan "peradilan (Belgia) yang jujur, bukan di Spanyol". 

Ia menambahkan bahwa dirinya juga berkeinginan untuk maju pada pencalonan pemilihan wilayah Catalonia, yang dijadwalkan berlangsung pada 21 Desember. 

Pencalonannya itu dimungkinkan berdasarkan undang-undang Spanyol, kecuali jika ia telah dinyatakan bersalah sebelum pemilihan berlangsung, yang tampaknya tidak mungkin karena ia belum dikenai dakwaan secara resmi. 

Di Spanyol, penghasutan dikenai ancaman hukuman penjara maksimal 25 tahun. Sementara itu, media Spanyol berkomentar bahwa para mantan anggota pemerintahan Catalonia bisa menghadapi ancaman hukuman penjara hingga 50 tahun jika terbukti bersalah atas semua dakwaan, demikian dikutip dari Xinhua. (xinhua)

See Also

Mantan PM Australia Bob Hawke Wafat
Filipina Tarik Dubes Dan Konsul Dari Kanada
17 Tentara Niger Tewas Diserang Teroris
Laut China Selatan Tegang
Presiden AS Pecat Direktur Dinas Rahasia
Kapal China Dekati Pulau Filipina
Pangkalan Militer Yaman Diserang Gerakan Houthi
Penutupan Pelayanan Pemerintah AS
Ketua Bank Sentral AS Ingatkan Dampak Negatif Penutupan Berkepanjangan Pemerintah
Raja Malaysia Mengundurkan Diri
Thailand Dilanda Badai Pabuk
Warga Kelas Menengah Australia Akan Kian Sulit Dapat Kredit Perumahan
Donald Trump Kunjungi Militer AS Di Irak
Kota Surabaya Raih Guangzhou Awards 2018
Dubes Indonesia Untuk Arab Saudi Benarkan Rilis Soal Rizieq Shihab Darinya
Dunia Kembali Dihantui Era Perang Dingin
2 Negara Eropa Kecam Rencana Amerika Serikat Keluar Dari Perjanjian INF
Rusia Tuding Amerika Serikat Bermain Kasar
Presiden AS Batalkan Perjanjian Nuklir 1987 Dengan Rusia
Terlibat Skandal Gratifikasi Seks, Pejabat Imigrasi Singapura Diadili
Teleskop NASA Temukan 2 Planet Baru
Najib Razak Ditahan SPRM
Mantan PM Malaysia Ditahan
Najib Razak Ditahan KPK Malaysia
3 Kapal Perang Jepang Bersandar Di Pelabuhan Tanjung Priok
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.114.821 Since: 07.04.14 | 0.5725 sec