YouTube Facebook Twitter RSS
18 Dec 2017, 0

Hukum

Musa Zainuddin Divonis 9 Tahun Penjara

Wednesday, 15 November 2017 | View : 25

siarjustisia.com-JAKARTA.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Musa Zainuddin divonis 9 tahun penjara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Politikus PKB tersebut Musa Zainuddin divonis 9 tahun penjara di kasus suap proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara.

Terkait vonis tersebut, Musa Zainuddin mempertimbangkan untuk mengajukan banding. "Hari ini keputusan majelis, sesuai dengan kesepakatan dengan PH (penasihat hukum) tadi dalam satu minggu ini kita mendiskusikan apakah akan banding atau tidak," kata Musa Zainuddin seusai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jl. Bungur Besar Raya No.24,26,28, RT01/RW01, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017).

Musa Zainuddin tak berkomentar banyak soal putusan Hakim itu. Dia terlihat tenang dan sesekali mengumbar senyum saat dikelilingi keluarga dan penasihat hukumnya. "Mohon doanya semua ya," ujar Musa Zainuddin sambil berjalan menuju tangga.

Musa Zainuddin juga diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman untuk Musa Zainuddin selama 9 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsidair 3 bulan kurungan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) secara bersama-sama," ujar Ketua Majelis Hakim Mas'ud saat membacakan amar putusan.

Musa Zainuddin terbukti menerima suap Rp 7 miliar terkait proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Uang sebesar Rp 7 miliar itu diberikan agar Musa Zainuddin selaku anggota Komisi V DPR RI mengusulkan program tambahan belanja prioritas dalam proyek pembangunan jalan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

Selain itu, agar PT. Windhu Tunggal Utama dan PT. Cahaya Mas Perkasa dapat ditunjuk sebagai pelaksana proyek-proyek tersebut.

Dalam kasus ini, Musa Zainuddin dikenalkan oleh Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary, kepada Direktur PT. Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir dan Komisaris PT. Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng.

Hakim menyatakan Musa Zainuddin terbukti menerima suap Rp 7 miliar dari Direktur PT. Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir dan Komisaris PT. Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng.

Penyerahan uang kepada Musa Zainuddin melalui stafnya, Jailani. Uang dalam pecahan dollar Singapura dan rupiah tersebut dibungkus dalam dua tas ransel hitam.

Uang itu diterima Musa Zainuddin setelah mendapat kepastian Abdul Khoir dan Aseng menjadi kontraktor pelaksana proyek pembangunan dalam proyek pembangunan jalan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

Menurut Jaksa, penerimaan uang itu sebagai kompensasi karena Musa Zainuddin telah mengusulkan proyek pembangunan Jalan Taniwel-Saleman senilai Rp 56 miliar, dan rekonstruksi Piru-Waisala Provinsi Maluku senilai Rp 52 miliar.

Putusan itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK, yakni penjara selama 12 tahun dan denda Rp 1 miliar. Jaksa juga menuntut Musa Zainuddin membayar uang pengganti Rp 7 miliar. Majelis Hakim juga mewajibkan Musa Zainuddin membayar uang pengganti senilai Rp 7 miliar serta pencabutan hak politik selama 3 tahun usai menjalani pidana pokok.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK yang menjatuhkan hukuman selama 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan.

Dalam pertimbangan, Majelis Hakim menilai perbuatan Musa Zainuddin tidak mendukung pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi.

Musa Zainuddin selaku anggota DPR RI dinilai tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.

Selain itu, Musa Zainuddin dinilai merusak citra DPR RI sebagai wakil rakyat. Anggota Komisi V DPR RI itu juga memberikan keterangan secara berbelit-belit dan tidak mau berterus-terang.

Kemudian, perbuatan Musa Zainuddin membuktikan check and balances antara legislatif dan eksekutif belum berjalan secara efektif. Musa Zainuddin juga belum mengembalikan uang suap yang diterima.

Musa Zainuddin terbukti melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (kom/det/jos)

See Also

Berkas First Travel Dilimpahkan Ke Kejari Depok
Bareskrim Mabes Polri Bekuk Pembuat Dan Pengedar Uang Palsu
BNN Telusuri Keterlibatan Oknum Aparat Dalam Produksi PCC Di Sejumlah Daerah
BNN Sita 13 Juta Pil PCC Di Semarang
Operasi Pabrik PCC, BNN Endus Keterlibatan Oknum Aparat
KPK Terima Pengembalian Uang Suap APBD Jambi
KPK Geledah Kantor Gubernur Jambi Zumi Zola
Andi Narogong Berjanji Kembalikan Keuntungan Dari Korupsi E-KTP
Kejutan Pernyataan Andi Narogong Soal Proyek E-KTP
KPK Ajukan Kasasi Putusan Banding Terdakwa E-KTP Irman-Sugiharto
KPK Geledah Tiga Lokasi Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi 2018
KPK Akan Limpahkan Berkas Setya Novanto Pekan Depan
Polrestro Jakarta Selatan Tetapkan Ahmad Dhani Sebagai Tersangka
OTT Anggota DPRD Dan Pejabat Pemprov Jambi Terkait APBD 2018
KPK Amankan 10 Orang Terkait OTT Anggota DPRD Jambi
KPK Tangkap Tangan Pejabat Dan Anggota DPRD Jambi
Dua Sketsa Wajah Ciri-Ciri Penyerang Novel Baswedan Dirilis Polda Metro Jaya
KPK Harap Identitas Penyerang Novel Baswedan Segera Diketahui
Setya Novanto Diperiksa Sebagai Saksi Untuk Tersangka Anang Sugiana Sudihardjo
Polda Metro Jaya Rilis Dua Sketsa Diduga Penyerang Novel Baswedan
Polda Metro Jaya Tunggu Hasil Tes Kejiwaan Dokter Ryan Helmi
KPK Akan Periksa Setya Novanto Sebagai Tersangka
Istri Setya Novanto Dicekal
Dugaan Korupsi Buku Perpustakaan SD Di Sampang Mulai Diproses Kejati Jatim
Pasangan Kekasih Cikupa Yang Ditelanjangi Sudah Bertunangan Dan Akan Menikah
jQuery Slider

Comments

Archives :2017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.007.935 Since: 07.04.14 | 0.4034 sec