YouTube Facebook Twitter RSS
24 Oct 2018, 0

Hukum

Musa Zainuddin Divonis 9 Tahun Penjara

Wednesday, 15 November 2017 | View : 131

siarjustisia.com-JAKARTA.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Musa Zainuddin divonis 9 tahun penjara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Politikus PKB tersebut Musa Zainuddin divonis 9 tahun penjara di kasus suap proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara.

Terkait vonis tersebut, Musa Zainuddin mempertimbangkan untuk mengajukan banding. "Hari ini keputusan majelis, sesuai dengan kesepakatan dengan PH (penasihat hukum) tadi dalam satu minggu ini kita mendiskusikan apakah akan banding atau tidak," kata Musa Zainuddin seusai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jl. Bungur Besar Raya No.24,26,28, RT01/RW01, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017).

Musa Zainuddin tak berkomentar banyak soal putusan Hakim itu. Dia terlihat tenang dan sesekali mengumbar senyum saat dikelilingi keluarga dan penasihat hukumnya. "Mohon doanya semua ya," ujar Musa Zainuddin sambil berjalan menuju tangga.

Musa Zainuddin juga diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman untuk Musa Zainuddin selama 9 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsidair 3 bulan kurungan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) secara bersama-sama," ujar Ketua Majelis Hakim Mas'ud saat membacakan amar putusan.

Musa Zainuddin terbukti menerima suap Rp 7 miliar terkait proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Uang sebesar Rp 7 miliar itu diberikan agar Musa Zainuddin selaku anggota Komisi V DPR RI mengusulkan program tambahan belanja prioritas dalam proyek pembangunan jalan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

Selain itu, agar PT. Windhu Tunggal Utama dan PT. Cahaya Mas Perkasa dapat ditunjuk sebagai pelaksana proyek-proyek tersebut.

Dalam kasus ini, Musa Zainuddin dikenalkan oleh Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary, kepada Direktur PT. Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir dan Komisaris PT. Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng.

Hakim menyatakan Musa Zainuddin terbukti menerima suap Rp 7 miliar dari Direktur PT. Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir dan Komisaris PT. Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng.

Penyerahan uang kepada Musa Zainuddin melalui stafnya, Jailani. Uang dalam pecahan dollar Singapura dan rupiah tersebut dibungkus dalam dua tas ransel hitam.

Uang itu diterima Musa Zainuddin setelah mendapat kepastian Abdul Khoir dan Aseng menjadi kontraktor pelaksana proyek pembangunan dalam proyek pembangunan jalan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

Menurut Jaksa, penerimaan uang itu sebagai kompensasi karena Musa Zainuddin telah mengusulkan proyek pembangunan Jalan Taniwel-Saleman senilai Rp 56 miliar, dan rekonstruksi Piru-Waisala Provinsi Maluku senilai Rp 52 miliar.

Putusan itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK, yakni penjara selama 12 tahun dan denda Rp 1 miliar. Jaksa juga menuntut Musa Zainuddin membayar uang pengganti Rp 7 miliar. Majelis Hakim juga mewajibkan Musa Zainuddin membayar uang pengganti senilai Rp 7 miliar serta pencabutan hak politik selama 3 tahun usai menjalani pidana pokok.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK yang menjatuhkan hukuman selama 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan.

Dalam pertimbangan, Majelis Hakim menilai perbuatan Musa Zainuddin tidak mendukung pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi.

Musa Zainuddin selaku anggota DPR RI dinilai tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.

Selain itu, Musa Zainuddin dinilai merusak citra DPR RI sebagai wakil rakyat. Anggota Komisi V DPR RI itu juga memberikan keterangan secara berbelit-belit dan tidak mau berterus-terang.

Kemudian, perbuatan Musa Zainuddin membuktikan check and balances antara legislatif dan eksekutif belum berjalan secara efektif. Musa Zainuddin juga belum mengembalikan uang suap yang diterima.

Musa Zainuddin terbukti melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (kom/det/jos)

See Also

Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
Kongres Advokat Indonesia Tuntut Bebaskan Julius Lobiua
Masyarakat Pulau Pari Kembali Unjuk Rasa PN Jakarta Utara
Densus 88 Antiteror Tahan Satu Keluarga Di Sleman
Penjambret Yang Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih Terciduk
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Aceh
Polres Jaktim Terus Buru Penjambret Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih
Kronologi OTT Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah
Gubernur Aceh Ditahan KPK
Gubernur Aceh Jadi Tersangka
KPK Tetapkan Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah Sebagai Tersangka
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
Polda Metro Jaya Kerahkan 41.000 Personel Amankan Pilkada
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.814.974 Since: 07.04.14 | 0.604 sec