YouTube Facebook Twitter RSS
18 Dec 2017, 0

Hukum

MKD Tidak Terpengaruh Surat Setya Novanto

Wednesday, 22 November 2017 | View : 18

siarjustisia.com-JAKARTA.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa proses penyidikan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua DPR RI Drs. Setya Novanto, Ak. yang berjalan tidak terpengaruh oleh surat yang dikirimkan Setya Novanto agar MKD tidak melanjutkan proses perkara.

"Saya belum terima surat tersebut namun kalau melihat di media sosial, itu kan surat permohonan sehingga boleh dikabulin atau tidak," kata Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara I DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017).

Dia mengatakan proses penyidikan perkara yang berjalan di MKD bersifat independen sehingga tidak bisa dipengaruhi siapapun termasuk Pimpinan DPR RI.

Ia menjelaskan MKD memproses laporan masyarakat dalam perkara dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Setya Novanto, dan prosesnya saat ini baru rapat internal verifikasi laporan.

"Jadwalnya masih berjalan dalam verifikasi perkara dan perlu waktu untuk mengambil keputusan," ujarnya.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu mengatakan sebenarnya MKD pada Selasa (21/11/2017) mengadakan rapat internal dalam rangka verifikasi dugaan pelanggaran etik dengan meminta pandangan fraksi-fraksi namun batal karena ada beberapa pimpinan fraksi yang tidak bisa hadir.

Ia mengatakan hingga Rabu (22/11/2017) pagi, Kesekretariatan MKD masih mencocokan jadwal agenda rapat MKD dengan pimpinan fraksi untuk diadakan rapat pekan depan sehingga belum dipastikan jadwal rapat konsultasi tersebut.

"Pandangan fraksi-fraksi itu sesuai dengan aturan di UU MD3, aturan tata beracara, dan tata tertib DPR sehingga fraksi tidak mempermasalahkan rapat tersebut namun karena jadwal yang kami buat kemarin mendadak," katanya.

Ia menjelaskan mengapa dalam perkara Setya Novanto itu perlu memanggil pimpinan fraksi karena terkait dugaan pelanggaran etik menyangkut kelembagaan dan pimpinan DPR RI.

Menurut dia selama ini belum pernah ada kasus yang membawa institusi lembaga DPR RI dan Pimpinan DPR RI sehingga ada pendapat fraksi-fraksi yang meminta pandangan fraksi secara bersamaan.

"Kalau di MKD prosesnya berjalan, kan butuh waktu sedangkan proses di pengadilan tidak sampai sebulan. Misalnya proses di MKD, perkaranya jalan dan waktunya sama," katanya.

Sebelumnya beredar surat yang ditanda tangani Setya Novanto yang ditujukan kepada Pimpinan DPR RI.

Dalam surat itu disebutkan bahwa dirinya saat ini sedang menghadapi kasus hukum dugaan korupsi proyek KTP Elektronik, sehingga memohon kepada Pimpinan DPR RI untuk memberikan kesempatan kepadanya untuk membuktikan tidak ada keterlibatan dalam kasus tersebut.

Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) asal Jawa Barat (Jabar), Drs. Setya Novanto, Ak. juga meminta Pimpinan DPR RI untuk sementara waktu tidak diadakan rapat pleno, Sidang MKD terhadap kemungkinan pe-non-aktifan dirinya sebagai Ketua DPR RI dan selaku anggota DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI yang adalah politikus dari Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Fahri Hamzah, S.E. menilai persoalan kode etik yang berjalan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan pemeriksaan pembuktian tentu tidak bisa dilakukan karena yang bersangkutan sebagai tahanan.

Karena itu menurut dia, untuk amannya proses di MKD sebaiknya menggunakan pasal apabila sudah ditetapkan sebagai terdakwa maka baru yang bersangkutan bisa diproses. (ant)

See Also

Berkas First Travel Dilimpahkan Ke Kejari Depok
Bareskrim Mabes Polri Bekuk Pembuat Dan Pengedar Uang Palsu
BNN Telusuri Keterlibatan Oknum Aparat Dalam Produksi PCC Di Sejumlah Daerah
BNN Sita 13 Juta Pil PCC Di Semarang
Operasi Pabrik PCC, BNN Endus Keterlibatan Oknum Aparat
KPK Terima Pengembalian Uang Suap APBD Jambi
KPK Geledah Kantor Gubernur Jambi Zumi Zola
Andi Narogong Berjanji Kembalikan Keuntungan Dari Korupsi E-KTP
Kejutan Pernyataan Andi Narogong Soal Proyek E-KTP
KPK Ajukan Kasasi Putusan Banding Terdakwa E-KTP Irman-Sugiharto
KPK Geledah Tiga Lokasi Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi 2018
KPK Akan Limpahkan Berkas Setya Novanto Pekan Depan
Polrestro Jakarta Selatan Tetapkan Ahmad Dhani Sebagai Tersangka
OTT Anggota DPRD Dan Pejabat Pemprov Jambi Terkait APBD 2018
KPK Amankan 10 Orang Terkait OTT Anggota DPRD Jambi
KPK Tangkap Tangan Pejabat Dan Anggota DPRD Jambi
Dua Sketsa Wajah Ciri-Ciri Penyerang Novel Baswedan Dirilis Polda Metro Jaya
KPK Harap Identitas Penyerang Novel Baswedan Segera Diketahui
Setya Novanto Diperiksa Sebagai Saksi Untuk Tersangka Anang Sugiana Sudihardjo
Polda Metro Jaya Rilis Dua Sketsa Diduga Penyerang Novel Baswedan
Polda Metro Jaya Tunggu Hasil Tes Kejiwaan Dokter Ryan Helmi
KPK Akan Periksa Setya Novanto Sebagai Tersangka
Istri Setya Novanto Dicekal
Dugaan Korupsi Buku Perpustakaan SD Di Sampang Mulai Diproses Kejati Jatim
Pasangan Kekasih Cikupa Yang Ditelanjangi Sudah Bertunangan Dan Akan Menikah
jQuery Slider

Comments

Archives :2017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.007.973 Since: 07.04.14 | 0.6783 sec