YouTube Facebook Twitter RSS
23 Oct 2018, 0

Hukum

MKD Tidak Terpengaruh Surat Setya Novanto

Wednesday, 22 November 2017 | View : 110

siarjustisia.com-JAKARTA.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa proses penyidikan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua DPR RI Drs. Setya Novanto, Ak. yang berjalan tidak terpengaruh oleh surat yang dikirimkan Setya Novanto agar MKD tidak melanjutkan proses perkara.

"Saya belum terima surat tersebut namun kalau melihat di media sosial, itu kan surat permohonan sehingga boleh dikabulin atau tidak," kata Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara I DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017).

Dia mengatakan proses penyidikan perkara yang berjalan di MKD bersifat independen sehingga tidak bisa dipengaruhi siapapun termasuk Pimpinan DPR RI.

Ia menjelaskan MKD memproses laporan masyarakat dalam perkara dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Setya Novanto, dan prosesnya saat ini baru rapat internal verifikasi laporan.

"Jadwalnya masih berjalan dalam verifikasi perkara dan perlu waktu untuk mengambil keputusan," ujarnya.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu mengatakan sebenarnya MKD pada Selasa (21/11/2017) mengadakan rapat internal dalam rangka verifikasi dugaan pelanggaran etik dengan meminta pandangan fraksi-fraksi namun batal karena ada beberapa pimpinan fraksi yang tidak bisa hadir.

Ia mengatakan hingga Rabu (22/11/2017) pagi, Kesekretariatan MKD masih mencocokan jadwal agenda rapat MKD dengan pimpinan fraksi untuk diadakan rapat pekan depan sehingga belum dipastikan jadwal rapat konsultasi tersebut.

"Pandangan fraksi-fraksi itu sesuai dengan aturan di UU MD3, aturan tata beracara, dan tata tertib DPR sehingga fraksi tidak mempermasalahkan rapat tersebut namun karena jadwal yang kami buat kemarin mendadak," katanya.

Ia menjelaskan mengapa dalam perkara Setya Novanto itu perlu memanggil pimpinan fraksi karena terkait dugaan pelanggaran etik menyangkut kelembagaan dan pimpinan DPR RI.

Menurut dia selama ini belum pernah ada kasus yang membawa institusi lembaga DPR RI dan Pimpinan DPR RI sehingga ada pendapat fraksi-fraksi yang meminta pandangan fraksi secara bersamaan.

"Kalau di MKD prosesnya berjalan, kan butuh waktu sedangkan proses di pengadilan tidak sampai sebulan. Misalnya proses di MKD, perkaranya jalan dan waktunya sama," katanya.

Sebelumnya beredar surat yang ditanda tangani Setya Novanto yang ditujukan kepada Pimpinan DPR RI.

Dalam surat itu disebutkan bahwa dirinya saat ini sedang menghadapi kasus hukum dugaan korupsi proyek KTP Elektronik, sehingga memohon kepada Pimpinan DPR RI untuk memberikan kesempatan kepadanya untuk membuktikan tidak ada keterlibatan dalam kasus tersebut.

Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) asal Jawa Barat (Jabar), Drs. Setya Novanto, Ak. juga meminta Pimpinan DPR RI untuk sementara waktu tidak diadakan rapat pleno, Sidang MKD terhadap kemungkinan pe-non-aktifan dirinya sebagai Ketua DPR RI dan selaku anggota DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI yang adalah politikus dari Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Fahri Hamzah, S.E. menilai persoalan kode etik yang berjalan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan pemeriksaan pembuktian tentu tidak bisa dilakukan karena yang bersangkutan sebagai tahanan.

Karena itu menurut dia, untuk amannya proses di MKD sebaiknya menggunakan pasal apabila sudah ditetapkan sebagai terdakwa maka baru yang bersangkutan bisa diproses. (ant)

See Also

Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
Kongres Advokat Indonesia Tuntut Bebaskan Julius Lobiua
Masyarakat Pulau Pari Kembali Unjuk Rasa PN Jakarta Utara
Densus 88 Antiteror Tahan Satu Keluarga Di Sleman
Penjambret Yang Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih Terciduk
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Aceh
Polres Jaktim Terus Buru Penjambret Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih
Kronologi OTT Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah
Gubernur Aceh Ditahan KPK
Gubernur Aceh Jadi Tersangka
KPK Tetapkan Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah Sebagai Tersangka
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
Polda Metro Jaya Kerahkan 41.000 Personel Amankan Pilkada
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.812.501 Since: 07.04.14 | 0.6137 sec