YouTube Facebook Twitter RSS
22 Jul 2018, 0

Hukum

MKD Tidak Terpengaruh Surat Setya Novanto

Wednesday, 22 November 2017 | View : 83

siarjustisia.com-JAKARTA.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa proses penyidikan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua DPR RI Drs. Setya Novanto, Ak. yang berjalan tidak terpengaruh oleh surat yang dikirimkan Setya Novanto agar MKD tidak melanjutkan proses perkara.

"Saya belum terima surat tersebut namun kalau melihat di media sosial, itu kan surat permohonan sehingga boleh dikabulin atau tidak," kata Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara I DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017).

Dia mengatakan proses penyidikan perkara yang berjalan di MKD bersifat independen sehingga tidak bisa dipengaruhi siapapun termasuk Pimpinan DPR RI.

Ia menjelaskan MKD memproses laporan masyarakat dalam perkara dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Setya Novanto, dan prosesnya saat ini baru rapat internal verifikasi laporan.

"Jadwalnya masih berjalan dalam verifikasi perkara dan perlu waktu untuk mengambil keputusan," ujarnya.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu mengatakan sebenarnya MKD pada Selasa (21/11/2017) mengadakan rapat internal dalam rangka verifikasi dugaan pelanggaran etik dengan meminta pandangan fraksi-fraksi namun batal karena ada beberapa pimpinan fraksi yang tidak bisa hadir.

Ia mengatakan hingga Rabu (22/11/2017) pagi, Kesekretariatan MKD masih mencocokan jadwal agenda rapat MKD dengan pimpinan fraksi untuk diadakan rapat pekan depan sehingga belum dipastikan jadwal rapat konsultasi tersebut.

"Pandangan fraksi-fraksi itu sesuai dengan aturan di UU MD3, aturan tata beracara, dan tata tertib DPR sehingga fraksi tidak mempermasalahkan rapat tersebut namun karena jadwal yang kami buat kemarin mendadak," katanya.

Ia menjelaskan mengapa dalam perkara Setya Novanto itu perlu memanggil pimpinan fraksi karena terkait dugaan pelanggaran etik menyangkut kelembagaan dan pimpinan DPR RI.

Menurut dia selama ini belum pernah ada kasus yang membawa institusi lembaga DPR RI dan Pimpinan DPR RI sehingga ada pendapat fraksi-fraksi yang meminta pandangan fraksi secara bersamaan.

"Kalau di MKD prosesnya berjalan, kan butuh waktu sedangkan proses di pengadilan tidak sampai sebulan. Misalnya proses di MKD, perkaranya jalan dan waktunya sama," katanya.

Sebelumnya beredar surat yang ditanda tangani Setya Novanto yang ditujukan kepada Pimpinan DPR RI.

Dalam surat itu disebutkan bahwa dirinya saat ini sedang menghadapi kasus hukum dugaan korupsi proyek KTP Elektronik, sehingga memohon kepada Pimpinan DPR RI untuk memberikan kesempatan kepadanya untuk membuktikan tidak ada keterlibatan dalam kasus tersebut.

Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) asal Jawa Barat (Jabar), Drs. Setya Novanto, Ak. juga meminta Pimpinan DPR RI untuk sementara waktu tidak diadakan rapat pleno, Sidang MKD terhadap kemungkinan pe-non-aktifan dirinya sebagai Ketua DPR RI dan selaku anggota DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI yang adalah politikus dari Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Fahri Hamzah, S.E. menilai persoalan kode etik yang berjalan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan pemeriksaan pembuktian tentu tidak bisa dilakukan karena yang bersangkutan sebagai tahanan.

Karena itu menurut dia, untuk amannya proses di MKD sebaiknya menggunakan pasal apabila sudah ditetapkan sebagai terdakwa maka baru yang bersangkutan bisa diproses. (ant)

See Also

Masyarakat Pulau Pari Kembali Unjuk Rasa PN Jakarta Utara
Densus 88 Antiteror Tahan Satu Keluarga Di Sleman
Penjambret Yang Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih Terciduk
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Aceh
Polres Jaktim Terus Buru Penjambret Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih
Kronologi OTT Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah
Gubernur Aceh Ditahan KPK
Gubernur Aceh Jadi Tersangka
KPK Tetapkan Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah Sebagai Tersangka
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
Polda Metro Jaya Kerahkan 41.000 Personel Amankan Pilkada
Jennifer Dunn Divonis 4 Tahun Penjara
Jaksa KPK Tuntut Rita Widyasari Dihukum 15 Tahun Penjara
Densus 88 Antiteror Sergap Terduga Teroris JAD Di Cirebon
Densus 88 Antiteror Lumpuhkan Dua Terduga Teroris Di Depok
Anggota DPRD Kota Bogor Diamankan Polresta Bogor Kota
Polisi Siaga Jaga Sidang Vonis Aman Abdurrahman
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati
Polres Manggarai Barat Bekuk Pemerkosa 2 Turis Mancanegara
Babinsa Kodim 0716/Demak Evakuasi Sosok Mayat Berhelm Yang Gantung Diri
Kapolres Bogor Larang Anggotanya Ambil Jatah Libur
Dana BOS Malah Dipakai Beli Buku Yang Jauh Lebih Mahal Daripada Buku Resmi
6 Saksi Penting Kasus BLBI Kembali Dicekal
Buku Penerbit Yang Di Black List Pemerintah Malah Dibagikan Ke Sekolah-sekolah Di Jombang
Dua Bos First Travel Dituntut 20 Tahun Penjara
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.307.218 Since: 07.04.14 | 0.6135 sec