YouTube Facebook Twitter RSS
12 Dec 2018, 0

Hukum

KPK Akan Periksa Setya Novanto Sebagai Tersangka

Thursday, 23 November 2017 | View : 162

siarjustisia,com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) ke-10 periode 2016-2019 yang mulai menjabat sejak 17 Mei 2016, Drs. Setya Novanto, Ak. sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-e).

"Direncanakan diperiksa sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (23/11/2017).

Mantan Ketua Fraksi Golkar periode 2009-2014, Setya Novanto sudah tiba di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan sekitar pukul 13.00 WIB.

Ia tidak berkomentar saat tiba di Gedung KPK, Jakarta untuk diperiksa.

Selain diperiksa KPK, Setya Novanto juga akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi kecelakaan lalu lintas di kawasan Permata Hijau Jakarta Selatan.

Polisi akan memeriksa Setya Novanto di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (23/11/2017).

"Nanti akan dikoordinasikan dengan Polda untuk kebutuhan terkait lantas," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Saat ini, alumnus Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Manajemen Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 1983, Setya Novanto telah ditahan di Rutan Negara Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi tepat di belakang Gedung KPK, Jakarta.

KPK telah menetapkan kembali Setya Novanto menjadi tersangka kasus korupsi KTP-e pada Jumat (10/11/2017).

Setya Novanto selaku anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas perekonomian negara sekurangnya Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp 5,9 triliun dalam pengadaan paket penerapan KTP-e 2011-2012 Kemendagri.

Politikus Golkar kelahiran Bandung pada 12 November 1955 tersebut, Setya Novanto disangkakan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atas nama tersangka. (ant)

See Also

KPK Tetapkan Mantan Pejabat Kemendagri Tersangka Korupsi 2 Gedung IPDN
KPK Pelajari Pengajuan JC Budi Mulya
Kemendes Didorong Bentuk Sekretariat Bersama Penanganan Masalah Dana Desa
Kapolri Kukuhkan Polda DIY Jadi Tipe A
KPK Periksa Petinggi Anak Usaha PT. PLN (Persero)
KPK Periksa Corporate Communication PT. PLN (Persero)
KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.079.189 Since: 07.04.14 | 0.7915 sec