YouTube Facebook Twitter RSS
17 Jul 2019, 0

Hukum

KPK Segera Rampungkan Penyidikan Setya Novanto

Saturday, 25 November 2017 | View : 157

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera merampungkan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang menjerat Ketua Umum DPR RI, Drs. Setya Novanto, Ak. Dengan demikian, berkas penyidikan Setya Novanto bakal segera dilimpahkan ke tahap penuntutan.

"Kemungkinan melimpahkan juga kita siapkan. Kita nanti melihat mana yang visibel bagi KPK," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (24/11/2017).

Selain bergegas merampungkan penyidikan, KPK juga sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi gugatan praperadilan yang untuk kedua kalinya diajukan Setya Novanto. Sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto atas penetapannya sebagai tersangka ini rencananya bakal digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Kamis (30/11/2017) mendatang.

"Persiapan di praperadilan secara matang juga kita siapkan. Dua-duanya dilakukan," katanya.

Diberitakan, KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014, Setnov, sapaan Setya Novanto bersama-sama Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong serta dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya terkait proyek e-KTP.

Akibatnya keuangan negara dirugikan Rp 2,3 triliun dari anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun. Ketua Umum DPP Partai Golkar itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1‎ KUHP.

KPK sempat menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP pada 17 Juli 2017 lalu. KPK menduga Setya Novanto melalui pengusaha rekanan Kemdagri, Andi Agustinus alias Andi Narogong mengatur proyek sejak proses penganggaran, hingga pengadaan e-KTP tersebut. Namun, status tersangka itu gugur setelah Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto.

Ketua KPK Agus Rahardjo berharap, persiapan tim hukum lembaganya jauh lebih matang dibanding sidang gugatan praperadilan Setya Novanto sebelumnya. Dengan demikian, KPK dapat memenangkan praperadilan ini dan dapat segera menghadapi Setya Novanto dalam persidangan perkara pokok di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Mudah-mudahan kami persiapannya di praperadilan juga jauh lebih matang dibandingkan yang kemarin," kata Agus Rahardjo.

Dalam mengusut kasus ini, KPK mempersilakan Setya Novanto untuk membela diri, termasuk dengan mengajukan saksi atau ahli yang meringankan. Lembaga antikorupsi telah menerima daftar saksi dan ahli meringankan yang diajukan Ketua Umum DPP Partai Golkar nonaktif tersebut. Terdapat delapan saksi dan empat ahli yang telah diajukan Setya Novanto untuk diperiksa penyidik KPK.

"Tadi saya dapat informasi jumlahnya delapan orang saksi dan empat orang ahli," kata Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (24/11/2017).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah masih enggan merinci para saksi dan ahli ini. Namun, Febri Diansyah mengungkapkan dari delapan saksi yang meringankan Setnov terdapat kader Partai Golkar, anggota DPR RI dan politisi.

"Saksi yang masuk dalam daftar tersebut adalah politisi, anggota DPR dan ada yang bukan anggota DPR, dari Partai Golkar juga ada," tuturnya.

Febri Diansyah menyatakan pengajuan saksi atau ahli meringankan merupakan hak tersangka atau terdakwa yang diatur dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Untuk itu, KPK harus mengabulkan permintaan Setya Novanto ini.

"Tentu saja KPK sebagai lembaga penegak hukum mematuhi hukum dan mematuhi hak-hak tersangka," ujarnya.

Meski demikian, Febri Diansyah mengaku belum mengetahui secara pasti waktu pemeriksaan terhadap saksi dan ahli meringankan yang diajukan Setya Novanto. Febri Diansyah hanya memperkirakan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli ini akan mulai dilakukan pada pekan depan.

"Pastinya jadwal ini akan kami sampaikan lebih lanjut. Tapi tentu diharapkan itu bisa dilakukan minggu depan," jelasnya. (sp)

See Also

Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.097.509 Since: 07.04.14 | 0.5607 sec