YouTube Facebook Twitter RSS
18 Dec 2017, 0

Ekonomi

KPH Harus Jadi Lokomotif Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Saturday, 25 November 2017 | View : 13

siarjustisia.com-BANGKA.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) harus menjadi lokomotif peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di dalam dan sekitar hutan, melalui pengembangan berbagai usaha produktif pemanfaatan hasil hutan kayu maupun nonkayu.

Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Drasospolino menjelaskan, sebagai unit yang berada di tingkat tapak, KPH adalah garda terdepan pengelolaan hutan di Indonesia.

“KPH adalah bentuk kehadiran negara dalam pengelolaan hutan yang harus berdampak pada perbaikan pengelolaan hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Drasospolino pada Forum Bisnis KPH Produksi Wilayah Provinsi Bangka Belitung, di Bangka, Jumat (24/11/2017).

Saat ini, katanya, beberapa KPH berhasil mengembangkan usaha produktif berbasis masyarakat. Misalnya, KPH Limau di Jambi yang mengembangkan minyak kepayang, dan KPH Batulanteh, NTB, yang mengembangkan madu sumbawa.

"Sementara KPH Yogyakarta berhasil mengembangkan minyak kayu putih dengan pendapatan mencapai Rp 10 miliar per tahun. KPH Yogyakarta juga mengembangkan ekowisasata dengan pendapatan mencapai Rp 6 miliar per tahun,” ucapnya.

Drasospolino mengungkapkan, saat ini telah ada 149 KPH Produksi yang telah beroperasi, 63 di antaranya telah mengembangkan usaha produktif berbasis masyarakat.

Evaluasi yang dilakukan pihaknya menunjukan, keberadaan KPH Produksi berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan Kepala Keluarga (KK) yang menjadi mitra KPH produksi naik 70,48% pada 2016 dibandingkan tahun 2015. Peningkatan kembali terjadi pada 2017 sebesar 192% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H) KLHK Edi Subiyanto mengungkapkan, pihaknya menyediakan pembiayaan yang bisa dimanfaatkan KPH untuk mendukung berbagai usaha produktif masyarakat.

“Kami menyediakan pembiayaan dengan suku bunga yang terjangkau bagi masyarakat dengan grace periode yang cukup panjang,” ujarnya.

Selain melalui skema pinjaman, penyaluran pembiayaan dari P3H juga bisa dilakukan melalui skema kerja sama dan syariah. Sementara, jenis usaha yang bisa dibiayai untuk pemanfaatan hasil hutan kayu maupun non kayu, baik on farm maupun off farm.

Edi Subiyanto menyatakan, untuk penyaluran pembiayaan, pihaknya juga menyasar usaha kehutanan yang dilakukan di wilayah tertentu pada KPH. “Di wilayah KPH, masyarakat yang ingin mendapatkan pembiayaan harus memiliki perjanjian kerja sama dengan KPH,” katanya.

Sampai saat ini sudah banyak usaha produktif masyarakat yang dibiayai oleh P3H. Termasuk di antaranya adalah pengembangan madu di Putusibau, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), pengolahan gula aren di Bengkulu, dan pengembangan usaha pakan ternak kelinci di Garut, Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Sementara itu Direktur Jaringan Madu Hutan Indonesia (JMHI) Hermanto mengatakan, salah satu komoditas yang bisa dikembangkan oleh KPH adalah madu. Menurut dia, madu telah menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat milenial.

“Madu memiliki banyak khasiat. Apalagi madu hutan bersumber alami dan bebas dari kontaminasi pestisida,” ucapnya.

Hermanto mengungkapkan, salah satu alasan madu layak dikembangkan adalah komoditas ini bisa dikembangkan dan dipasarkan dengan memperhatikan empat pilar, yaitu masyarakat (people), produk berkualitas (product), keuntungan (profit) bagi masyarakat, dan kelestarian hutan dan lingkungan (planet). (bs)

See Also

Menteri Kelautan Dan Perikanan Inginkan Kenaikan Gaji Pegawai KKP
Harga Minyak Dunia Turun
Tarif Tol Dalam Kota Jakarta Naik Per 8 Desember 2017
Indeks Hang Seng HongKong Turun
Bursa Nikkei Dibuka Menguat
Era Global Buka Peluang Usaha Baru
Presiden Joko Widodo Sebut Indonesia-Laos Perkuat Kerja Sama
Presiden Joko Widodo Resmikan Megaproyek PLTU Bernilai 5,87 Miliar Dolar
Pemerintah Akan Resmikan BBM Satu Harga Di Seram
Presiden Joko Widodo Ngopi Sore Bersama Pelaku Industri Kopi Indonesia
Presiden Joko Widodo Dorong Pengusaha Kopi Promosikan Sektor Hulu
Industri Kreatif Tas Potensial Dikembangkan
Bupati Kudus Sebut Tiga Tantangan Pembangunan Pertanian
Indeks CAC-40 Prancis Menguat
Yuan China Menguat Terhadap Dolar AS
Babinsa Koramil 05/Cepu Turun Sawah Pendampingan Petani
Pasi Ter Kodim 0721/Blora Monitoring Rastra
Opel Automobile GmbH Kembali Merugi
PLTU Jawa 4 Telan Investasi 4,2 Miliar Dolar AS
Pedagang Beras Menjual Di Atas HET Dicabut Ijin
Kodim 0721/Blora Gelar Rakor Pengendalian Harga Pangan
Peduli Warga, Babinsa Koramil 03/Banjarejo Bantu Panen Jagung
Dolar AS Melemah
Petani Wilayah Kodim 0721/Blora Makmur
Babinsa Berikan Motivasi Petani
jQuery Slider

Comments

Archives :2017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.006.046 Since: 07.04.14 | 0.6637 sec