YouTube Facebook Twitter RSS
23 Jul 2018, 0

Hukum

KPK Geledah Kantor Gubernur Jambi Zumi Zola

Friday, 01 December 2017 | View : 228
Tags : Jambi, Kpk

siarjustisia.com-JAMBI.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Gubernur Provinsi Jambi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Gubernur Jambi Zumi Zola, Jumat (1/12/2017).

Penggeledahan ini terkait kasus dugaan suap dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun 2018. Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait kasus suap pemulusan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2018.

Selain Kantor Gubernur, penyidik KPK juga menggeledah Kantor Sekretaris Daerah Jambi dan Kantor DPRD Provinsi Jambi. "Siang ini dilakukan penggeledahan di 3 lokasi di Jambi yaitu kantor DPRD Jambi, kantor Gubernur Jambi, dan Kantor Setda Provinsi Jambi," ungkap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (1/12/2017).

Juru Bicara Febri Diansyah menyebut kegiatan dilakukan tim di lapangan sejak pukul 13.30 WIB. Saat ini penindakan itu masih berlangsung. "Kegiatan dilakukan sejak pukul 13.30 WIB dan saat ini masih berlangsung," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (1/12/2017) petang.

Kemarin, Kamis (30/11/2017) KPK juga melakukan penggeledahan di 3 lokasi di Jambi, yaitu di kantor PUPR Provinsi Jambi, rumah tersangka Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik di Jalan Cemara, serta rumah tersangka Plt Kadis PUPR Arfan di Jalan Kukuh.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dalam penggeledahan sebelumnya, penyidik KPK menyita dokumen terkait anggaran dan catatan-catatan keuangan di Pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD Jambi.

"Untuk penggeledahan kemarin, penyidik menyita dokumen terkait anggaran dan catatan-catatan keuangan," kata Juru Bicara KPK itu.

Kasus suap yang terjadi di Jambi terjadi antara eksekutif dan legislatif. Pihak eksekutif selaku yang diduga sebagai pemberi suap adalah Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Asisten Daerah III Provinsi Jambi Saipudin, dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan.

Adapun seorang tersangka penerima suap adalah Supriono selaku anggota DPRD Jambi.

Uang sebesar Rp 4,7 miliar yang ditemukan KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) diduga terkait pembahasan R-APBD Provinsi Jambi 2018. KPK melakukan OTT pada Selasa (28/11/2017). Dari OTT diamankan uang sebesar Rp 4,7 miliar dari total suap yang seharusnya Rp 6 miliar.

Uang suap diduga berasal dari rekanan Pemprov Jambi yang disebut uang 'ketok'. Pemberian uang dimaksudkan agar anggota DPRD Provinsi Jambi menghadiri rapat pengesahan RAPBD Jambi 2018.

Sebab, sebelumnya diduga sejumlah anggota DPRD berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018. Ini karena tidak adanya jaminan dari pihak Pemprov Jambi soal uang pelicin itu.

Menurut KPK, uang diberikan agar anggota DPRD bersedia menghadiri rapat pembahasan R-APBD.

Pihak eksekutif diduga berkepentingan agar anggaran yang diajukan Pemprov Jambi dapat disetujui DPRD Jambi. Menurut KPK, uang suap disiapkan untuk semua fraksi di DPRD Jambi.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD diduga berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan R-APBD, karena tidak jaminan dari pihak Pemprov Jambi.

Menurut Wakil Ketua KPK, Irjen Pol. (Purn.) Basaria Panjaitan, S.H., M.H., jaminan yang dimaksud adalah uang suap, atau yang sering disebut sebagai "uang ketok".

KPK kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap, yakni anggota DPRD Jambi Supriono, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Arfan, dan Asisten Daerah III Pemprov Jambi Saifuddin. (kom/det/jos)

See Also

Masyarakat Pulau Pari Kembali Unjuk Rasa PN Jakarta Utara
Densus 88 Antiteror Tahan Satu Keluarga Di Sleman
Penjambret Yang Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih Terciduk
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Aceh
Polres Jaktim Terus Buru Penjambret Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih
Kronologi OTT Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah
Gubernur Aceh Ditahan KPK
Gubernur Aceh Jadi Tersangka
KPK Tetapkan Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah Sebagai Tersangka
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
Polda Metro Jaya Kerahkan 41.000 Personel Amankan Pilkada
Jennifer Dunn Divonis 4 Tahun Penjara
Jaksa KPK Tuntut Rita Widyasari Dihukum 15 Tahun Penjara
Densus 88 Antiteror Sergap Terduga Teroris JAD Di Cirebon
Densus 88 Antiteror Lumpuhkan Dua Terduga Teroris Di Depok
Anggota DPRD Kota Bogor Diamankan Polresta Bogor Kota
Polisi Siaga Jaga Sidang Vonis Aman Abdurrahman
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati
Polres Manggarai Barat Bekuk Pemerkosa 2 Turis Mancanegara
Babinsa Kodim 0716/Demak Evakuasi Sosok Mayat Berhelm Yang Gantung Diri
Kapolres Bogor Larang Anggotanya Ambil Jatah Libur
Dana BOS Malah Dipakai Beli Buku Yang Jauh Lebih Mahal Daripada Buku Resmi
6 Saksi Penting Kasus BLBI Kembali Dicekal
Buku Penerbit Yang Di Black List Pemerintah Malah Dibagikan Ke Sekolah-sekolah Di Jombang
Dua Bos First Travel Dituntut 20 Tahun Penjara
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.311.352 Since: 07.04.14 | 0.629 sec