YouTube Facebook Twitter RSS
18 Jun 2019, 0

Hukum

KPK Terima Pengembalian Uang Suap APBD Jambi

Saturday, 02 December 2017 | View : 183
Tags : Jambi, Kpk

siarjustisia.com-JAMBI.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian uang ratusan juta diduga terkait dengan suap pemulusan pengesahan Rancangan APBD Jambi 2018. Uang yang dikembalikan, disita KPK.

"Penyidik menerima pengembalian uang dari salah satu pihak yang terkait dengan kasus ini. Nilai uang sekitar ratusan juta rupiah, terhadap uang tersebut dilakukan penyitaan," ungkap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (2/12/2017).

Pengembalian uang ini disebut Febri Diansyah membantu penyidik dalam menangani perkara. Pengembalian uang akan menjadi faktor meringankan. "Jika ada pihak lain yang mengembalikan, termasuk yang sudah menerima sebelumnya, tentu pengembalian akan menjadi faktor meringankan," sambungnya.

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangah (OTT) pada Selasa (28/11/2017). Dari OTT diamankan uang sebesar Rp 4,7 miliar dari total suap yang seharusnya Rp 6 miliar.

Uang suap diduga berasal dari rekanan Pemprov Jambi yang disebut uang 'ketok'. Pemberian uang dimaksudkan agar anggota DPRD Provinsi Jambi menghadiri rapat pengesahan RAPBD Jambi 2018.

Uang pelicin yang mencapai Rp 6 miliar ini diperoleh dari perusahaan swasta rekanan Pemprov Jambi. Namun, KPK belum bisa mengungkap banyaknya perusahaan yang terlibat. Sebab, hingga saat ini tim KPK masih bekerja di lapangan. 

"Lalu perusahaan yang diduga, pengumpulan uang ini sudah beberapa kali. Ada beberapa perusahaan. Sementara nanti (kita sampaikan), kita hold dulu," papar Irjen. Pol. (Purn.) Basaria Panjaitan, S.H., M.H.

KPK menyebut seluruh fraksi di DPRD Jambi diduga mendapat suap RAPBD Jambi 2018. Namun KPK belum mau mengungkap kepada siapa uang itu akan dibagikan.

"Menurut ekspose tadi, semua fraksi dapat. Itu sebabnya tadi kita sementara belum bisa menyebutkan uang tersebut akan diberikan kepada siapa. Karena ditunjuk ada beberapa orang, antara lain SUP (Supriono) dan empat orang lagi yang akan membagi-bagikan ke teman-temannya," beber Wakil Ketua KPK Irjen Pol. (Purn.) Basaria Panjaitan, S.H., M.H. kepada wartawan di kantornya, Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2017).

Sebab, sebelumnya diduga sejumlah anggota DPRD berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018. Ini karena tidak adanya jaminan dari pihak Pemprov Jambi soal duit pelicin itu.

KPK kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap, yakni anggota DPRD Jambi Supriono, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PU Arfan, dan Asisten Daerah III Pemprov Jambi Saifuddin. Ada empat orang tersangka dalam kasus suap ini yakni anggota DPRD Jambi Supriono, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Arfan, dan Asisten Daerah III Pemprov Jambi Saifuddin. (det/jos)

See Also

Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.991.829 Since: 07.04.14 | 0.541 sec