YouTube Facebook Twitter RSS
23 Jul 2018, 0

Hukum

Kementerian PPPA Akan Revisi Undang-Undang Perkawinan

Saturday, 02 December 2017 | View : 54

siarjustisia.com-MAGELANG.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bakal mengajukan revisi Undang-Undang Perkawinan untuk melindungi anak dari perkawinan dini. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berencana merubah Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Pasalnya, regulasi tersebut mengatur umur minimal pernikahan yang dinilai terlalu dini.

"Rencana kami revisi Undang-Undang Perkawinan yang menghendaki anak perempuan 16 tahun sudah menikah akan kami angkat menjadi 18 tahun atau mungkin 20 tahun atau 21 tahun," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Prof. Dr. Yohana Susana Yembise, Dip. Apling, M.A.  usai kampanye Bersama Lindungi Anak (Berlian) di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (2/12/2017).

Prof. Dr. Yohana Susana Yembise, Dip. Apling, M.A. mengatakan hal tersebut usai menghadiri kampanye "Berlian" (Bersama Lindungi Anak) di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Prof. Dr. Yohana Susana Yembise, Dip. Apling, M.A. menuturkan, pihaknya kini tengah membuka rencana ini ke publik dengan tujuan dengar pendapat. "Hal ini masih kami buka ke publik untuk mendapatkan masukan dan banyak masukan kepada saya, baik yang pro maupun kontra," ujarnya. "Sejauh ini sudah banyak masukan, pro dan kontra. Akan kita lihat, kalau prosentase pro yang lebih banyak, tetap kita akan dilakukan revisi Undang-Undang ini atau membuat Perppu untuk melindungi anak-anak dari pernikahan dini," urai Prof. Dr. Yohana Susana Yembise, Dip. Apling, M.A.

"Nanti saya lihat kalau persentasenya lebih banyak daripada kontra, saya akan revisi UU atau memnbuat Perppu untuk melindungi anak-anak," terangnya.

Menurut dia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Kesehatan lebih cenderung usia perkawinan untuk perempuan minimal usia 20 atau 21 tahun.

Ia mengatakan kelemahan pernikahan dini banyak sekali karena reproduksi anak belum siap betul. Dia menyebutkan, pernikahan dini memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Seperti reproduksi perempuan yang belum siap, potensi drop out dari sekolah, dan kemungkinan belum siapnya perempuan melahirkan.

"Saya sudah tanya BKKBN, termasuk Menteri Kesehatan, mereka cenderung agar pernikahan dilakukan umur 20 atau 21 tahun," terangnya.

Menurutnya, hak seorang anak untuk bersekolah dan bermain mulai usia 0 hingga 18 tahun. Hal itu yang kemudian menjadi dasar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan.

"Anak-anak yang masih sekolah kemudian dikawinkan sehingga mereka harus keluar dari sekolah, padahal sampai 18 tahun itu anak-anak harus sekolah. Oleh karena itu, hak anak usia 0 sampai dengan 18 tahun untuk bersekolah bermain, berkreatif," jelasnya.

Selain itu, kematian di kalangan anak-anak cukup tinggi yang belum siap untuk melahirkan.

Menurut dia, yang dewasa menikah saja bermasalah, apalagi anak muda yang belum siap menikah. "Kita saja yang sudah tua bermasalah, apalagi nanti anak yang masih muda. Saya kira ini (pernikahan dini) lebih karena salah pengasuhan," jelasnya. "Saya pikir mereka itu adalah korban dari cara pengasuhan orang tuanya," imbuhnya.

Prof. Dr. Yohana Susana Yembise, Dip.Apling, M.A. menyebutkan, Provinsi Jawa Tengah termasuk salah satu daerah dengan angka pernikahan dini cukup tinggi.

"Terakhir paling banyak di Jateng. Saya tidak tahu sampai berapa tapi cukup tinggi. Saya sudah launching untuk stop pernikahan dini di Jateng," tandasnya. (ant/det)

See Also

Masyarakat Pulau Pari Kembali Unjuk Rasa PN Jakarta Utara
Densus 88 Antiteror Tahan Satu Keluarga Di Sleman
Penjambret Yang Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih Terciduk
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Aceh
Polres Jaktim Terus Buru Penjambret Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih
Kronologi OTT Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah
Gubernur Aceh Ditahan KPK
Gubernur Aceh Jadi Tersangka
KPK Tetapkan Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah Sebagai Tersangka
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
Polda Metro Jaya Kerahkan 41.000 Personel Amankan Pilkada
Jennifer Dunn Divonis 4 Tahun Penjara
Jaksa KPK Tuntut Rita Widyasari Dihukum 15 Tahun Penjara
Densus 88 Antiteror Sergap Terduga Teroris JAD Di Cirebon
Densus 88 Antiteror Lumpuhkan Dua Terduga Teroris Di Depok
Anggota DPRD Kota Bogor Diamankan Polresta Bogor Kota
Polisi Siaga Jaga Sidang Vonis Aman Abdurrahman
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati
Polres Manggarai Barat Bekuk Pemerkosa 2 Turis Mancanegara
Babinsa Kodim 0716/Demak Evakuasi Sosok Mayat Berhelm Yang Gantung Diri
Kapolres Bogor Larang Anggotanya Ambil Jatah Libur
Dana BOS Malah Dipakai Beli Buku Yang Jauh Lebih Mahal Daripada Buku Resmi
6 Saksi Penting Kasus BLBI Kembali Dicekal
Buku Penerbit Yang Di Black List Pemerintah Malah Dibagikan Ke Sekolah-sekolah Di Jombang
Dua Bos First Travel Dituntut 20 Tahun Penjara
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.311.372 Since: 07.04.14 | 0.6276 sec