YouTube Facebook Twitter RSS
18 Dec 2017, 0

Hukum

Kementerian PPPA Akan Revisi Undang-Undang Perkawinan

Saturday, 02 December 2017 | View : 10

siarjustisia.com-MAGELANG.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bakal mengajukan revisi Undang-Undang Perkawinan untuk melindungi anak dari perkawinan dini. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berencana merubah Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Pasalnya, regulasi tersebut mengatur umur minimal pernikahan yang dinilai terlalu dini.

"Rencana kami revisi Undang-Undang Perkawinan yang menghendaki anak perempuan 16 tahun sudah menikah akan kami angkat menjadi 18 tahun atau mungkin 20 tahun atau 21 tahun," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Prof. Dr. Yohana Susana Yembise, Dip. Apling, M.A.  usai kampanye Bersama Lindungi Anak (Berlian) di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (2/12/2017).

Prof. Dr. Yohana Susana Yembise, Dip. Apling, M.A. mengatakan hal tersebut usai menghadiri kampanye "Berlian" (Bersama Lindungi Anak) di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Prof. Dr. Yohana Susana Yembise, Dip. Apling, M.A. menuturkan, pihaknya kini tengah membuka rencana ini ke publik dengan tujuan dengar pendapat. "Hal ini masih kami buka ke publik untuk mendapatkan masukan dan banyak masukan kepada saya, baik yang pro maupun kontra," ujarnya. "Sejauh ini sudah banyak masukan, pro dan kontra. Akan kita lihat, kalau prosentase pro yang lebih banyak, tetap kita akan dilakukan revisi Undang-Undang ini atau membuat Perppu untuk melindungi anak-anak dari pernikahan dini," urai Prof. Dr. Yohana Susana Yembise, Dip. Apling, M.A.

"Nanti saya lihat kalau persentasenya lebih banyak daripada kontra, saya akan revisi UU atau memnbuat Perppu untuk melindungi anak-anak," terangnya.

Menurut dia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Kesehatan lebih cenderung usia perkawinan untuk perempuan minimal usia 20 atau 21 tahun.

Ia mengatakan kelemahan pernikahan dini banyak sekali karena reproduksi anak belum siap betul. Dia menyebutkan, pernikahan dini memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Seperti reproduksi perempuan yang belum siap, potensi drop out dari sekolah, dan kemungkinan belum siapnya perempuan melahirkan.

"Saya sudah tanya BKKBN, termasuk Menteri Kesehatan, mereka cenderung agar pernikahan dilakukan umur 20 atau 21 tahun," terangnya.

Menurutnya, hak seorang anak untuk bersekolah dan bermain mulai usia 0 hingga 18 tahun. Hal itu yang kemudian menjadi dasar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan.

"Anak-anak yang masih sekolah kemudian dikawinkan sehingga mereka harus keluar dari sekolah, padahal sampai 18 tahun itu anak-anak harus sekolah. Oleh karena itu, hak anak usia 0 sampai dengan 18 tahun untuk bersekolah bermain, berkreatif," jelasnya.

Selain itu, kematian di kalangan anak-anak cukup tinggi yang belum siap untuk melahirkan.

Menurut dia, yang dewasa menikah saja bermasalah, apalagi anak muda yang belum siap menikah. "Kita saja yang sudah tua bermasalah, apalagi nanti anak yang masih muda. Saya kira ini (pernikahan dini) lebih karena salah pengasuhan," jelasnya. "Saya pikir mereka itu adalah korban dari cara pengasuhan orang tuanya," imbuhnya.

Prof. Dr. Yohana Susana Yembise, Dip.Apling, M.A. menyebutkan, Provinsi Jawa Tengah termasuk salah satu daerah dengan angka pernikahan dini cukup tinggi.

"Terakhir paling banyak di Jateng. Saya tidak tahu sampai berapa tapi cukup tinggi. Saya sudah launching untuk stop pernikahan dini di Jateng," tandasnya. (ant/det)

See Also

Berkas First Travel Dilimpahkan Ke Kejari Depok
Bareskrim Mabes Polri Bekuk Pembuat Dan Pengedar Uang Palsu
BNN Telusuri Keterlibatan Oknum Aparat Dalam Produksi PCC Di Sejumlah Daerah
BNN Sita 13 Juta Pil PCC Di Semarang
Operasi Pabrik PCC, BNN Endus Keterlibatan Oknum Aparat
KPK Terima Pengembalian Uang Suap APBD Jambi
KPK Geledah Kantor Gubernur Jambi Zumi Zola
Andi Narogong Berjanji Kembalikan Keuntungan Dari Korupsi E-KTP
Kejutan Pernyataan Andi Narogong Soal Proyek E-KTP
KPK Ajukan Kasasi Putusan Banding Terdakwa E-KTP Irman-Sugiharto
KPK Geledah Tiga Lokasi Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi 2018
KPK Akan Limpahkan Berkas Setya Novanto Pekan Depan
Polrestro Jakarta Selatan Tetapkan Ahmad Dhani Sebagai Tersangka
OTT Anggota DPRD Dan Pejabat Pemprov Jambi Terkait APBD 2018
KPK Amankan 10 Orang Terkait OTT Anggota DPRD Jambi
KPK Tangkap Tangan Pejabat Dan Anggota DPRD Jambi
Dua Sketsa Wajah Ciri-Ciri Penyerang Novel Baswedan Dirilis Polda Metro Jaya
KPK Harap Identitas Penyerang Novel Baswedan Segera Diketahui
Setya Novanto Diperiksa Sebagai Saksi Untuk Tersangka Anang Sugiana Sudihardjo
Polda Metro Jaya Rilis Dua Sketsa Diduga Penyerang Novel Baswedan
Polda Metro Jaya Tunggu Hasil Tes Kejiwaan Dokter Ryan Helmi
KPK Akan Periksa Setya Novanto Sebagai Tersangka
Istri Setya Novanto Dicekal
Dugaan Korupsi Buku Perpustakaan SD Di Sampang Mulai Diproses Kejati Jatim
Pasangan Kekasih Cikupa Yang Ditelanjangi Sudah Bertunangan Dan Akan Menikah
jQuery Slider

Comments

Archives :2017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.008.026 Since: 07.04.14 | 0.6736 sec