YouTube Facebook Twitter RSS
18 Dec 2017, 0

Nusantara

Calon Panglima TNI Paparkan Lima Ancaman Pertahanan Nasional Ke DPR RI

Wednesday, 06 December 2017 | View : 7

siarjustisia.com-JAKARTA.

Calon Panglima TNI, KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memaparkan lima konstelasi global yang berpotensi menjadi ancaman pertahanan dan keamanan nasional dalam uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh DPR RI pada Rabu (6/12/2017).

"Pertama, tatanan dunia baru, seiring melemahnya hegemoni kekuatan super sebagai akibat pengaruh kekuatan-kekuatan ekonomi baru seperti China, Rusia, India, dan Brasil," tutur mantan Komandan Flight Ops "A" Flightlat Skuadron Udara 32 Wing 2 Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh pada tahun 1996, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam uji kelayakan dan kepatutan di Ruang Rapat Komisi I DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Kompleks Parlemen, Jl. Jenderal Gatot Subroto, RT01/RW03, Gelora, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Mantan Kepala Seksi Bingadiksis Dispers Lanud Adi Soemarmo pada tahun 1998 ini menjelaskan implikasi tatanan dunia baru yang dia sebut "unimultipolar" pada pergeseran kekuasaan, serta bagaimana aliansi bisa melintas ideologi karena kepentingan telah menjadi keutamaan.

"Sementara itu, kepemimpinan negara baru superpower telah mengubah pola intensitas komitmen terhadap keamanan global," papar mantan Komandan Batalyon III Menchandra Akademi TNI pada tahun 1998 tersebut.

Kondisi ini, menurut mantan Kepala Seksi Latihan Skuadron 4 Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh pada tahun 1993, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, diperparah oleh adanya aktor-aktor non-negara yang membawa kepentingan kelompok menggunakan kemasan ideologi, agama, suku hingga ekonomi.

Mantan Kepala Seksi Keamanan dan Pertahanan Pangkalan Dinas Operasi Lanud Adi Sucipto pada tahun 2000 ini mengatakan wujud nyata dari realitas ini adalah munculnya instabilitas di beberapa kawasan yang sedianya berada dalam kendali seperti di Timur Tengah (TimTeng) Irak dan Suriah, termasuk kelompok teroris Negara Islam Suriah dan Irak (ISIS) atau Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) atau Negara Islam atau Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) atau Islamic State (IS) atau The Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) atau Islamic State of Iraq and Syria atau Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS) yang lebih dikenal dengan Islamic State (IS) atau Negara Islam (IS) di Filipina dan krisis nuklir di Korea Utara.

"Berbagai hal tersebut pada gilirannya telah menjadikan fungsi utama angkatan perang sebagai peran konvensional menjadi obsolete (usang) jika dibandingkan dengan ancaman kontemporer lainnya yang bersifat asimetris, proksi, hibrida, dan kejahatan lintas negara termasuk siber," urai mantan Komandan Flight Skuadron Pendidikan 101 Pangkalan Udara (Lanud) Adi Soemarmo pada tahun 1997, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Potensi ancaman yang kedua, menurut mantan Kepala Departemen Operasi Sekolah Komando Kesatuan (Sekkau) pada tahun 2004, adalah terorisme. Semua negara, mantan Kepala Dinas Personel Lanud Abdul Rachman Saleh pada tahun 2006 ini mengatakan, rentan terhadap ancaman teroris dan terorisme sering dijadikan sebagai alat untuk menguasai suatu wilayah yang berujung pada perang yang melibatkan pihak ketiga seperti yang terjadi di Irak dan Suriah. 

Mantan Kepala Sub Dinas Administrasi Prajurit Dinas Administrasi Persatuan Angkatan Udara pada tahun 2007 ini menilai beberapa kasus di Irak dan Suriah menunjukkan bahwa terorisme terbukti berujung pada perang proxi atau perang hibrida yang melibatkan berbagai aktor, baik aktor negara maupun nonnegara.

"Melalui berbagai media sosial dan jaringan media internet lainnya, host dari kelompok teroris telah mampu secara cepat menyebarkan pengaruh. Dan bahkan mengaktifkan sel tidur atau pun simpatisannya di seluruh dunia demi mendukung kepentingannya," tambah mantan Komandan Pangkalan Udara Adi Soemarmo pada 2010-2011.

Mantan Direktur Operasi dan Latihan Badan SAR Nasional pada 2011-2013 ini menyebut perang siber sebagai potensi ancaman ketiga. Ia mengatakan bahwa ancaman ini dianggap sama bahayanya dengan senjata kinetik dan karenanya perkembangan dunia siber harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi ketahanan dan keamanan nasional.

Mantan Komandan Lanud Abdul Rachman Saleh pada tahun 2015 itu lantas mencontohkan pelancaran serangan siber yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel untuk menghentikan program nuklir Iran.

"Meskipun serangan itu belum mampu menghentikan program nuklir Iran namun konsep itu menunjukkan serangan siber dapat menjadi suatu opsi yang setara dampaknya dengan senjata kinetik," terang mantan Irjen Kementerian Pertahanan periode 2016-2017 tersebut.

Ancaman yang keempat, menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, berasal dari kebangkitan China yang sangat pesat karena negara tersebut telah mengubah konstelasi politik dunia dalam waktu singkat lewat ekonomi dan militer. 

Mantan Sekretaris Militer Presiden tahun 2015-2016 itu menilai China berupaya mengemas kebangkitan fenomenalnya dengan slogan yang diviralkan oleh pemerintahnya sebagai "china charm offensive", di mana negara itu bertindak agresif untuk ekspansi di beberapa kawasan serta berusaha mewujudkan ambisi menguasai Laut Cina Selatan. 

"Melalui ketiga pangkalan tersebut dan di Pulau Hudi, China diperkirakan akan mampu menyelengarakan perang di seluruh wilayah Laut China Selatan," jelas lulusan Sekolah Penerbang TNI AU tahun 1987 itu.

Potensi ancaman yang kelima, menurut perwira tinggi Angkatan Udara itu, berasal dari kerawanan di laut Indonesia. Mantan Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) di bawah Kementerian Sekretariat Negara ini mengatakan bahwa TNI bertanggung jawab melindungi wilayah laut Indonesia dari ancaman dari luar dan dalam.

Mantan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (AU) pada 2013-2015 tersebut dalam hal ini mencontohkan kejahatan perampokan bersenjata dan penculikan di wilayah perairan Filipina Selatan, sekitar Laut Sulu, oleh kelompok Abu Sayyaf. 

"Sebagai negara kepulauan, Indonesia bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan di wilayah laut yang menjadi yurisdiksinya, termasuk pada laut-laut bebas yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut," pungkas lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 tersebut. (ant)

See Also

Alasan Partai Golkar Cabut Dukungan Untuk Ridwan Kamil
Partai Golkar Cabut Dukungan Untuk Ridwan Kamil Sebagai Cagub Jabar 2018
Isi SK Pencabutan Dukungan DPP Partai Golkar Untuk Ridwan Kamil
UMK Timba Ilmu Tata Kelola Administrasi Akademik Di UMS
Jenderal TNI (Purn) Moeldoko Sempatkan Salat Dzuhur Di Masjid Agung Demak Bersama Dandim
Mahasiswa UMK Dimotivasi Cari Pengalaman Global
Pengasuh Ponpes Giri Kusumo Mengapresiasi Kunjungan Dandim 0716/Demak
Dandim 0716/Demak Buka Apel Danramil-Babinsa Kodim 0716/Demak
Babinsa 10/Guntur Melepas Warganya Yang Dipasung
Babinsa 03/Wonosalam Bantu Warga Buat Tanggul
Dandim 0716/Demak Yang Baru Hadiri Acara Lepas Sambut Kapolres Demak
Dandim 0716/Demak Kulonuwun Bersama Tokoh Ulama Demak
Mapala Arga Dahana Tanam Mangrove Di Pulau Panjang
Tes Urine Dilaksanakan Secara Mendadak Oleh Staf Intel Kodim 0716/Demak Dan Sub Denpom IV/3-2 Pati
Dandim 0716/Demak Sebut Tradisi Ini Merupakan Perjalanan Awal
Dandim 0716/Demak Memberikan Motivasi Lewat Jam Komandan
Sertijab Panglima TNI Berlangsung Di Mabes TNI Cilangkap
Akademisi Dari Berbagai PT Kolaborasi Tulis Paper Untuk MECnIT 2017
Pernyataan Lengkap Presiden Joko Widodo Kecam Sikap Donald Trump Soal Yerusalem
Indonesia Kecam Langkah Donald Trump Soal Jerusalem
Banjir Dan Longsor Di Pacitan
Survei Capres Indo Barometer
Survei Cawapres Indo Barometer
Banjir Rendam Pacitan Mulai Surut
Banjir Landa Kota Tebing Tinggi Surut
jQuery Slider

Comments

Archives :2017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.006.189 Since: 07.04.14 | 0.4877 sec