YouTube Facebook Twitter RSS
19 Jan 2018, 0

Hukum

Andi Narogong Divonis 8 Tahun Penjara

Thursday, 21 December 2017 | View : 23

siarjustisia.com-JAKARTA.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis (21/12/2017) menjatuhkan vonis hukuman delapan tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti 2,15 juta dolar AS dan Rp 1,186 miliar kepada pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam perkara korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Andi Agustinus alias Andi Narogong divonis delapan tahun penjara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (21/12/2017). Andi Narogong juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Hakim memvonis Andi Narogong terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama delapan tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama enam bulan," ujar Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butarbutar saat membaca amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Selain hukuman penjara, kepada Andi Narogong, Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti 2,5 juta dolar AS dan Rp 1,186 miliar dikurangi pengembalian 350 ribu dolar AS selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. "Jika dalam waktu tersebut tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak punya harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, terdakwa dipidana penjara selama dua tahun," tambah Hakim Jhon Halasan Butarbutar.

Vonis itu sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, yang meminta Hakim menghukum Andi Narogong delapan tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan ditambah pidana tambahan membayar uang pengganti 2,15 juta dolar AS dan Rp 1,18 miliar subsider tiga tahun penjara.

Putusan itu berdasarkan dakwaan pertama Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang ditetapkan oleh Majelis Hakim yang terdiri atas Jhon Halasan Butarbutar, Frangki Tumbuwun, Emilia Subagdja, Anwar, dan Ansyori Saifudin.

Dalam pertimbangannya, Hakim menilai perbuatan Andi Narogong tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Tindak pidana yang dilakukan Andi Narogong dianggap dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar. Menurut Hakim, akibat perbuatan para terdakwa, masyarakat masih kesulitan mendapat e-KTP hingga saat ini. "Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi, perbuatan terdakwa bersifat terstruktur, sistemis dan masif, ketiga perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara dalam jumlah besar dan masih dirasakan dampaknya di tengah-tengah masyarakat di mana masih ada warga yang sulit mendapat KTP-Elektronik," kata Hakim Ansyori Saifudin. 

Meski demikian, Andi Narogong belum pernah dihukum, menyesali perbuatan, dan berterus terang dalam persidangan. Selain itu, Andi Narogong telah kembalikan sebagian uang korupsi yang ia terima. "Hal yang meringankan, terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang yang didapat dari tindak pidana ini," tambah Hakim Ansyori Saifudin.

Hakim menyatakan bahwa Andi Narogong terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk Tahun Anggaran (TA) 2011-2013.

Selain itu, ia terlibat dalam mengarahkan dan memenangkan perusahaan tertentu untuk menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP.

Andi Narogong terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hakim juga menyetujui permohonan Andi Narogong menjadi Saksi Pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator/JC) berdasarkan keputusan pimpinan KPK No KEP.1536/01-55/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang Penetapan Saksi Pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narongong.

"Terdakwa mengakui kejahatan yang dilakukan serta mengungkapkan pelaku-pelaku lainnya sehingga cukup beralasan bahwa terdakwa ditetapkan sebagai justice collaborator," kata Hakim Ansyori Saifudin.

Andi Narogong menyatakan menerima putusan Hakim tersebut. "Saya terima Yang Mulia," kata Andi Narogong dalam sidang yang juga dihadiri oleh istri pertamanya Myrinda itu. Myrinda adalah istri pertama dari Andi Narogong, sementara Inayah adalah istrinya ke dua namun tidak tercatat dalam dokumen resmi negara.

"Karena klien kami mengatakan sudah terima maka kami tidak bisa berkata lain," kata pengacara Andi Narogong, Samsul Huda.

Sedangkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Eva Yustisiana menyatakan KPK masih pikir-pikir atas putusan itu.

See Also

Polisi Dalami Kasus Ambruknya Selasar BEI
Kapolres Karawang Instruksikan Tembak Mati Penjahat Jalanan
Kronologi Ambruknya Balkon Gedung Bursa Efek Indonesia Versi Polisi
Polres Metro Jakarta Barat Bentuk Satgasus Usut Kasus Mandek Di Tahun 2017
Polda Metro Jaya Buru Pemasok Narkoba Untuk Tio Pakusadewo
Ayah Korban Paedofil Jadi Tersangka Pengeroyok
Koordinator Laboratorium Sabu Likuid Diskotek MG Club International Menyerahkan Diri
Pelaku Percobaan Penculikan Bocah Di ITC Kuningan Menyerahkan Diri
Siswa Korban Pengeroyokan Teman Sekelas Alami Trauma
KPK Rencanakan Panggil Kembali Dua Anak Setya Novanto
Berkas First Travel Dilimpahkan Ke Kejari Depok
Bareskrim Mabes Polri Bekuk Pembuat Dan Pengedar Uang Palsu
BNN Telusuri Keterlibatan Oknum Aparat Dalam Produksi PCC Di Sejumlah Daerah
BNN Sita 13 Juta Pil PCC Di Semarang
Operasi Pabrik PCC, BNN Endus Keterlibatan Oknum Aparat
KPK Terima Pengembalian Uang Suap APBD Jambi
KPK Geledah Kantor Gubernur Jambi Zumi Zola
Andi Narogong Berjanji Kembalikan Keuntungan Dari Korupsi E-KTP
Kejutan Pernyataan Andi Narogong Soal Proyek E-KTP
KPK Ajukan Kasasi Putusan Banding Terdakwa E-KTP Irman-Sugiharto
KPK Geledah Tiga Lokasi Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi 2018
KPK Akan Limpahkan Berkas Setya Novanto Pekan Depan
Polrestro Jakarta Selatan Tetapkan Ahmad Dhani Sebagai Tersangka
OTT Anggota DPRD Dan Pejabat Pemprov Jambi Terkait APBD 2018
KPK Amankan 10 Orang Terkait OTT Anggota DPRD Jambi
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.211.533 Since: 07.04.14 | 0.696 sec