YouTube Facebook Twitter RSS
13 Dec 2018, 0

Hukum

Andi Narogong Divonis 8 Tahun Penjara

Thursday, 21 December 2017 | View : 151

siarjustisia.com-JAKARTA.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis (21/12/2017) menjatuhkan vonis hukuman delapan tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti 2,15 juta dolar AS dan Rp 1,186 miliar kepada pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam perkara korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Andi Agustinus alias Andi Narogong divonis delapan tahun penjara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (21/12/2017). Andi Narogong juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Hakim memvonis Andi Narogong terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama delapan tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama enam bulan," ujar Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butarbutar saat membaca amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Selain hukuman penjara, kepada Andi Narogong, Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti 2,5 juta dolar AS dan Rp 1,186 miliar dikurangi pengembalian 350 ribu dolar AS selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. "Jika dalam waktu tersebut tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak punya harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, terdakwa dipidana penjara selama dua tahun," tambah Hakim Jhon Halasan Butarbutar.

Vonis itu sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, yang meminta Hakim menghukum Andi Narogong delapan tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan ditambah pidana tambahan membayar uang pengganti 2,15 juta dolar AS dan Rp 1,18 miliar subsider tiga tahun penjara.

Putusan itu berdasarkan dakwaan pertama Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang ditetapkan oleh Majelis Hakim yang terdiri atas Jhon Halasan Butarbutar, Frangki Tumbuwun, Emilia Subagdja, Anwar, dan Ansyori Saifudin.

Dalam pertimbangannya, Hakim menilai perbuatan Andi Narogong tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Tindak pidana yang dilakukan Andi Narogong dianggap dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar. Menurut Hakim, akibat perbuatan para terdakwa, masyarakat masih kesulitan mendapat e-KTP hingga saat ini. "Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi, perbuatan terdakwa bersifat terstruktur, sistemis dan masif, ketiga perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara dalam jumlah besar dan masih dirasakan dampaknya di tengah-tengah masyarakat di mana masih ada warga yang sulit mendapat KTP-Elektronik," kata Hakim Ansyori Saifudin. 

Meski demikian, Andi Narogong belum pernah dihukum, menyesali perbuatan, dan berterus terang dalam persidangan. Selain itu, Andi Narogong telah kembalikan sebagian uang korupsi yang ia terima. "Hal yang meringankan, terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang yang didapat dari tindak pidana ini," tambah Hakim Ansyori Saifudin.

Hakim menyatakan bahwa Andi Narogong terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk Tahun Anggaran (TA) 2011-2013.

Selain itu, ia terlibat dalam mengarahkan dan memenangkan perusahaan tertentu untuk menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP.

Andi Narogong terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hakim juga menyetujui permohonan Andi Narogong menjadi Saksi Pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator/JC) berdasarkan keputusan pimpinan KPK No KEP.1536/01-55/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang Penetapan Saksi Pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narongong.

"Terdakwa mengakui kejahatan yang dilakukan serta mengungkapkan pelaku-pelaku lainnya sehingga cukup beralasan bahwa terdakwa ditetapkan sebagai justice collaborator," kata Hakim Ansyori Saifudin.

Andi Narogong menyatakan menerima putusan Hakim tersebut. "Saya terima Yang Mulia," kata Andi Narogong dalam sidang yang juga dihadiri oleh istri pertamanya Myrinda itu. Myrinda adalah istri pertama dari Andi Narogong, sementara Inayah adalah istrinya ke dua namun tidak tercatat dalam dokumen resmi negara.

"Karena klien kami mengatakan sudah terima maka kami tidak bisa berkata lain," kata pengacara Andi Narogong, Samsul Huda.

Sedangkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Eva Yustisiana menyatakan KPK masih pikir-pikir atas putusan itu.

See Also

KPK Tetapkan Mantan Pejabat Kemendagri Tersangka Korupsi 2 Gedung IPDN
KPK Pelajari Pengajuan JC Budi Mulya
Kemendes Didorong Bentuk Sekretariat Bersama Penanganan Masalah Dana Desa
Kapolri Kukuhkan Polda DIY Jadi Tipe A
KPK Periksa Petinggi Anak Usaha PT. PLN (Persero)
KPK Periksa Corporate Communication PT. PLN (Persero)
KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.085.728 Since: 07.04.14 | 0.6432 sec