YouTube Facebook Twitter RSS
18 Aug 2018, 0

Hukum

Andi Narogong Divonis 8 Tahun Penjara

Thursday, 21 December 2017 | View : 115

siarjustisia.com-JAKARTA.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis (21/12/2017) menjatuhkan vonis hukuman delapan tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti 2,15 juta dolar AS dan Rp 1,186 miliar kepada pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam perkara korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Andi Agustinus alias Andi Narogong divonis delapan tahun penjara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (21/12/2017). Andi Narogong juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Hakim memvonis Andi Narogong terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama delapan tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama enam bulan," ujar Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butarbutar saat membaca amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Selain hukuman penjara, kepada Andi Narogong, Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti 2,5 juta dolar AS dan Rp 1,186 miliar dikurangi pengembalian 350 ribu dolar AS selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. "Jika dalam waktu tersebut tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak punya harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, terdakwa dipidana penjara selama dua tahun," tambah Hakim Jhon Halasan Butarbutar.

Vonis itu sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, yang meminta Hakim menghukum Andi Narogong delapan tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan ditambah pidana tambahan membayar uang pengganti 2,15 juta dolar AS dan Rp 1,18 miliar subsider tiga tahun penjara.

Putusan itu berdasarkan dakwaan pertama Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang ditetapkan oleh Majelis Hakim yang terdiri atas Jhon Halasan Butarbutar, Frangki Tumbuwun, Emilia Subagdja, Anwar, dan Ansyori Saifudin.

Dalam pertimbangannya, Hakim menilai perbuatan Andi Narogong tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Tindak pidana yang dilakukan Andi Narogong dianggap dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar. Menurut Hakim, akibat perbuatan para terdakwa, masyarakat masih kesulitan mendapat e-KTP hingga saat ini. "Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi, perbuatan terdakwa bersifat terstruktur, sistemis dan masif, ketiga perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara dalam jumlah besar dan masih dirasakan dampaknya di tengah-tengah masyarakat di mana masih ada warga yang sulit mendapat KTP-Elektronik," kata Hakim Ansyori Saifudin. 

Meski demikian, Andi Narogong belum pernah dihukum, menyesali perbuatan, dan berterus terang dalam persidangan. Selain itu, Andi Narogong telah kembalikan sebagian uang korupsi yang ia terima. "Hal yang meringankan, terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang yang didapat dari tindak pidana ini," tambah Hakim Ansyori Saifudin.

Hakim menyatakan bahwa Andi Narogong terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk Tahun Anggaran (TA) 2011-2013.

Selain itu, ia terlibat dalam mengarahkan dan memenangkan perusahaan tertentu untuk menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP.

Andi Narogong terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hakim juga menyetujui permohonan Andi Narogong menjadi Saksi Pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator/JC) berdasarkan keputusan pimpinan KPK No KEP.1536/01-55/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang Penetapan Saksi Pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narongong.

"Terdakwa mengakui kejahatan yang dilakukan serta mengungkapkan pelaku-pelaku lainnya sehingga cukup beralasan bahwa terdakwa ditetapkan sebagai justice collaborator," kata Hakim Ansyori Saifudin.

Andi Narogong menyatakan menerima putusan Hakim tersebut. "Saya terima Yang Mulia," kata Andi Narogong dalam sidang yang juga dihadiri oleh istri pertamanya Myrinda itu. Myrinda adalah istri pertama dari Andi Narogong, sementara Inayah adalah istrinya ke dua namun tidak tercatat dalam dokumen resmi negara.

"Karena klien kami mengatakan sudah terima maka kami tidak bisa berkata lain," kata pengacara Andi Narogong, Samsul Huda.

Sedangkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Eva Yustisiana menyatakan KPK masih pikir-pikir atas putusan itu.

See Also

Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
Kongres Advokat Indonesia Tuntut Bebaskan Julius Lobiua
Masyarakat Pulau Pari Kembali Unjuk Rasa PN Jakarta Utara
Densus 88 Antiteror Tahan Satu Keluarga Di Sleman
Penjambret Yang Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih Terciduk
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Aceh
Polres Jaktim Terus Buru Penjambret Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih
Kronologi OTT Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah
Gubernur Aceh Ditahan KPK
Gubernur Aceh Jadi Tersangka
KPK Tetapkan Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah Sebagai Tersangka
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
Polda Metro Jaya Kerahkan 41.000 Personel Amankan Pilkada
Jennifer Dunn Divonis 4 Tahun Penjara
Jaksa KPK Tuntut Rita Widyasari Dihukum 15 Tahun Penjara
Densus 88 Antiteror Sergap Terduga Teroris JAD Di Cirebon
Densus 88 Antiteror Lumpuhkan Dua Terduga Teroris Di Depok
Anggota DPRD Kota Bogor Diamankan Polresta Bogor Kota
Polisi Siaga Jaga Sidang Vonis Aman Abdurrahman
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati
Polres Manggarai Barat Bekuk Pemerkosa 2 Turis Mancanegara
Babinsa Kodim 0716/Demak Evakuasi Sosok Mayat Berhelm Yang Gantung Diri
Kapolres Bogor Larang Anggotanya Ambil Jatah Libur
Dana BOS Malah Dipakai Beli Buku Yang Jauh Lebih Mahal Daripada Buku Resmi
6 Saksi Penting Kasus BLBI Kembali Dicekal
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.440.291 Since: 07.04.14 | 0.6332 sec