YouTube Facebook Twitter RSS
23 Apr 2018, 0

Internasional

128 Negara Anggota PBB Tolak Keputusan Donald Trump Tentang Yerusalem

Friday, 22 December 2017 | View : 68

siarjustisia.com-NEW YORK.

Sebanyak 128 negara menentang Presiden Amerika Serikat (AS) ke-45, Donald John Trump dan mendukung resolusi Majelis Umum PBB. Mereka mendesak agar Amerika Serikat menarik pengakuannya atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Seperti dilansir dari Antara, dalam pemungutan suara, 128 negara menyatakan dukungan terhadap resolusi, sembilan negara menolak dan 35 lainnya abstain. Sebanyak 21 negara tidak memberikan suaranya.

Ancaman Presiden AS tersebut Donald Trump yang akan memutus bantuan keuangan terhadap negara-negara yang mendukung resolusi terlihat memberikan dampak pada hasil pemungutan suara. Pasalnya jumlah negara yang menyatakan abstain dan menolak resolusi lebih banyak dibandingkan dengan yang biasanya terjadi pada saat pemungutan suara digelar atas rancangan resolusi-resolusi yang berkaitan Palestina.

Dalam rapat kabinet, Presiden Amerika Serikat (AS) ke-45, Donald John Trump mengaku tengah mengamati negara-negara yang 'mengeroyok' Amerika Serikat (AS) pada rapat pengambilan suara di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) atau di sidang Majelis Umum.

Pada kesempatan itu, Donald Trump pun mengancam akan memotong bantuan AS kepada negara-negara yang menolak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Untuk semua negara yang mengambil uang kami, kemudian mereka memberikan suara yang menentang kami di DK PBB atau di Majelis Umum nanti, kami akan mengawasi kalian," ucap Donald Trump, dikutip dari Sputnik, Kamis (21/12/2017).

"Mereka mengambil ratusan juta dolar, bahkan miliaran dolar dan kemudian memberikan suara menentang kita. Baiklah, kita mengawasi pengambilan suara itu. Biarkan mereka menentang kita. Kita akan menghemat banyak uang. Kita tidak peduli," ancamnya.

Ancaman Donald Trump tersebut diumumkan setelah diadakan rapat DK PBB di New York pada Senin (18/12/2017) lalu. Saat itu, ke-14 negara anggota mendukung dokumen yang disusun Mesir soal status Yerusalem, sementara AS menentang dan mengeluarkan hak vetonya.

Mendapat perlawanan, AS mengecam rancangan resolusi tersebut. Bahkan, Duta Besar Amerika untuk PBB, Nikki Haley menyebutnya sebagai penghinaan yang tak terlupakan.

"Ini memalukan. Padahal kami sedang melakukan upaya perdamaian. Faktanya, hak veto ini diberikan untuk membela kedaulatan AS dan untuk mempertahankan peran AS dalam membangun proses perdamaian di Timur Tengah. Ini bukan sumber rasa malu bagi kami, tetapi untuk negara anggota DK lainnya," tegas Nikki Haley.

Meskipun demikian, Washington dikucilkan oleh banyak negara Barat dan Arab sekutunya, yang memberikan suara dukungan terhadap resolusi. Beberapa di antara negara sekutu itu, seperti Mesir, Jordania, dan Irak, merupakan penerima bantuan militer atau ekonomi dalam jumlah terbesar dari AS.

Juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas menggambarkan hasil pemungutan suara itu sebagai 'kemenangan bagi Palestina'.

Sebelumnya, Presiden AS Donald John Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan akan memindahkan kedutaan besarnya ke kota itu. Di mana diketahui, Yerusalem merupakan kota suci bagi Muslim, Yahudi, dan Kristen.

"Amerika Serikat akan mengingat hari ini, yaitu saat (AS) diincar di Majelis Umum hanya karena menjalankan hak kami sebagai bangsa berdaulat," tandas Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, kepada 193 negara anggota Majelis Umum menjelang pemungutan suara digelar.

"Kami akan mengingat ini, ketika kami diminta lagi menjadi penyumbang terbesar di dunia kepada Perserikatan Bangsa-bangsa, dan begitu banyak negara datang meminta kami, seperti yang mereka kerap lakukan, bahkan untuk memberikan lebih banyak lagi dan menggunakan pengaruh kami bagi kepentingan mereka," tegasnya lagi. (ant/mer)

See Also

Malaysia Ringkus 7 Anggota Terduga Jaringan IS
Sekolah Di Ghouta Timur Dihantam Rudal
Pasar Di Suriah Dihantam Roket
Arab Saudi Dan Inggris Tandatangani Kesepakatan Pembelian Jet Tempur
Kementerian Pertanian Cegah Rock Melon Australia Masuk Indonesia
Presiden Suriah Tegaskan Serangan Di Ghouta Timur Akan Terus Berlanjut
Skandal Seks Wakil PM Australia Dan Staf Picu Usulan Larangan
Hujan Salju Tebal Lumpuhkan Paris
PBB Selidiki Dugaan Penggunaan Senjata Kimia Di Suriah
Kurdi Irak Tahan 4.000 Ekstremis
Kereta Tabrak Ke Kereta Di Amerika Serikat
Lima Tempat Romantis Rayakan Valentine Di Perth
Fosil Dinosaurus Baru Ditemukan Di Gurun Mesir
Pemimpin Oposisi Zimbabwe Tewas Dalam Kecelakaan Helikopter Di Amerika Serikat
2 WNI Sandera Abu Sayyaf Dibebaskan
Bom Ganda Bunuh Diri Tewaskan 38 Orang Di Baghdad
Myanmar Bebaskan Dua Jurnalis Asing
Serangan Gereja Di Kairo Tewaskan 10 Orang
Stasiun Kereta Baru Di Yerusalem Akan Dinamai Donald John Trump
Ledakan Di Kantor Berita Afghanistan
Israel Pesan Ratusan Jet Temput Berteknologi Mutakhir
Kaisar Jepang Akihito Berulang Tahun
Tekanan Berat Bintang K-pop Shinee Kim Jong-hyun
Wakil PM Inggris Diminta Mundur Terkait Skandal Pornografi
Turki Sesalkan Veto AS Soal Yerusalem
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.797.434 Since: 07.04.14 | 0.6463 sec