YouTube Facebook Twitter RSS
19 Jan 2018, 0

Ekonomi

Bebas Bea Masuk Belanja Dari Luar Negeri Naik

Friday, 29 December 2017 | View : 30

siarjustisia.com-JAKARTA.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengubah batas nilai barang bawaan penumpang yang masuk ke Indonesia yang dibebaskan bea masuk menjadi US$ 500 atau setara dengan Rp 6,75 juta memakai kurs Rp 13.500 per orang dari sebelumnya US$ 250 per orang. Kenaikan batas nilai ini diyakini tidak akan berdampak signifikan terhadap penerimaan negara dari bea masuk.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D. mengumumkan bahwa batas barang impor bawaan penumpang dari luar negeri dinaikkan menjadi US$ 500 per orang dari yang sebelumnya US$ 250 per orang.

Pengubahan batas pengenaan bea masuk terhadap impor barang bawaan ini nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang merupakan revisi dari PMK Nomor 188 Tahun 2010. "Kami mengubah PMK yang diatur sejak 2010 itu menjadi PMK baru di mana volume untuk jumlah FOB per orang yang tadinya US$ 250 per orang membawa barang dari luar negeri ke Indonesia, sekarang dinaikkan jadi US$ 500 per orang," papar mantan Menteri Keuangan masa jabatan 7 Desember 2005-20 Mei 2010 itu, Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D. di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2017).

Aturan yang baru ini, terang Sri Mulyani Indrawati, juga menghapus batasan nilai barang untuk keluarga. Di mana, pada PMK Nomor 188/2018 ditetapkan batasan untuk satu keluarga sebesar US$ 1.000.

"Dalam PMK yang baru ini, sekarang kami menghapus istilah keluarga. Dulunya kan satu keluarga US$ 1.000. Jadi sekarang setiap orang US$ 500. Namun jangan sampai nanti beli tas yang harganya US$ 2.000 dibagi empat," imbuh dia. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D. mengatakan, sebenarnya bea masuk barang impor tidak terlalu besar berkontribusi terhadap penerimaan negara. Sebab, rata-rata per tahun kontribusi bea masuk tersebut tidak sampai Rp 10 miliar.

"Pendapatannya sangat kecil. Enggak lebih dari Rp 10 miliar, bahkan Rp 5 miliar dalam satu tahun. jadi secara APBN sangat tidak signifikan. Tapi noise-nya sangat gede banget. Apalagi kalau sampai masuk media sosial," tutur mantan Direktur Eksekutif IMF yang mewakili 12 negara ASEAN periode 2002-2004 di Kantor Kemenkeu, Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2017).

Mengenai tarifnya, sambung Sri Mulyani Indrawati, ditetapkan tarif flat sebesar 10% bagi setiap nilai barang yang melebihi dari batas yang sudah ditetapkan.

"Artinya kalau bawa barang dengan nilai US$ 700, maka US$ 500 bebas, yang US$ 200 kena 10%," jelas mantan Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian masa jabatan 13 Juni 2008-20 Oktober 2009 tersebut.

Selain itu, lanjut alumnus University Illinois at Urbana-Champaign, Sri Mulyani Indrawati, tujuan dari kebijakan bebas bea masuk tersebut yaitu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dari Direktorat Jenderal Bea Cukai terhadap ‎para penumpang yang masuk ke Indonesia. Dengan adanya perubahan ini, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berharap Ditjen Bea dan Cukai memperbaiki pelayanan, meningkatkan integritas, dan profesionalisme.

"Untuk masalah ini yang dikedepankan pemerintah adalah pelayanan. Dari sisi Bea Cukai fungsinya ada tiga. Pertama, pelayanan kepada masyarakat. Kedua, sebagai penerimaan negara melalui bea, cukai, bea masuk dan bea keluar. Dan ketiga mendukung industri dalam negeri. Untuk isu ini yang kita kedepankan adalah pelayanan karena menyangkut jutaan masyarakat Indonesia yang travelling," jelas mantan Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu periode 2005-2010 tersebut.

Menurut mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia ke-8 masa jabatan 21 Oktober 2004-7 Desember 2005, Sri Mulyani Indrawati, aturan bebas bea masuk ini berlaku bukan hanya bagi Warga Negara Indonesia (WNI), tetapi juga Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke Indonesia dengan membawa barang-barang bawaan.‎

"Antar WNI dan WNA enggak dibedakan. Dan ini untuk pribadi. Tidak untuk dijual. Kalau dia bawa dengan batas, kita isi form clearance itu sama. Yang bedakan apakah barang dipakai untuk pribadi dan nonpribadi. Ini batas-batasan kepantasan lah, tidak semua diatur secara detail," tandas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia masa jabatan 1 Juni 2010-27 Juli 2016 tersebut.

Tidak hanya itu, pengubahan batas nilai barang impor penumpang juga sesuai dengan instruksi presiden mengenai penyederhanaan regulasi.

"Sesuai dengan instruksi Presiden untuk kami semua K/L yaitu menyederhanakan regulasi bagaimana memperbaiki layanan kepada publik, mengurangi regulasi, menyederhanakan, maka kami di Kemenkeu menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut sebagai pengganti PMK Nomor 188/2010," tutup Menteri Keuangan Indonesia ke-26 yang mulai menjabat sejak 27 Juli 2016 itu. (lip/det/jos)

See Also

Menteri Kelautan Dan Perikanan Inginkan Kenaikan Gaji Pegawai KKP
Harga Minyak Dunia Turun
Tarif Tol Dalam Kota Jakarta Naik Per 8 Desember 2017
KPH Harus Jadi Lokomotif Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Indeks Hang Seng HongKong Turun
Bursa Nikkei Dibuka Menguat
Era Global Buka Peluang Usaha Baru
Presiden Joko Widodo Sebut Indonesia-Laos Perkuat Kerja Sama
Presiden Joko Widodo Resmikan Megaproyek PLTU Bernilai 5,87 Miliar Dolar
Pemerintah Akan Resmikan BBM Satu Harga Di Seram
Presiden Joko Widodo Ngopi Sore Bersama Pelaku Industri Kopi Indonesia
Presiden Joko Widodo Dorong Pengusaha Kopi Promosikan Sektor Hulu
Industri Kreatif Tas Potensial Dikembangkan
Bupati Kudus Sebut Tiga Tantangan Pembangunan Pertanian
Indeks CAC-40 Prancis Menguat
Yuan China Menguat Terhadap Dolar AS
Babinsa Koramil 05/Cepu Turun Sawah Pendampingan Petani
Pasi Ter Kodim 0721/Blora Monitoring Rastra
Opel Automobile GmbH Kembali Merugi
PLTU Jawa 4 Telan Investasi 4,2 Miliar Dolar AS
Pedagang Beras Menjual Di Atas HET Dicabut Ijin
Kodim 0721/Blora Gelar Rakor Pengendalian Harga Pangan
Peduli Warga, Babinsa Koramil 03/Banjarejo Bantu Panen Jagung
Dolar AS Melemah
Petani Wilayah Kodim 0721/Blora Makmur
jQuery Slider

Comments

Archives :2017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.211.613 Since: 07.04.14 | 0.7438 sec