YouTube Facebook Twitter RSS
16 Nov 2018, 0

Hukum

Kapolri Rencanakan Bentuk Satgas Anti Politik Uang

Friday, 29 December 2017 | View : 137

siarjustisia.com-JAKARTA.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) ke-23 yang mulai menjabat sejak 13 Juli 2016, Jenderal Polisi (Jend. Pol.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. mengungkapkan rencana pembentukan satuan tugas (satgas) anti politik uang pada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) sebagai pengawasan terhadap pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Supaya memberikan efek jera kepada masyarakat dan calon kepala daerah yang akan melakukan politik uang," tegas mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) masa jabatan 16 Maret 2016-13 Juli 2016, Jend. Pol. Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. di Jakarta Jumat (29/12/2017).

Mantan Kapolda Papua masa jabatan 21 September 2012-16 Juli 2014, Jend. Pol. Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. mengaku telah berkomunikasi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyambut baik rencana pembentukan satgas anti politik uang itu.

Menurut mantan Kapolda Metro Jaya masa jabatan 12 Juni 2015-16 Maret 2016, pihak Polri akan menangani kasus yang tidak dapat diselidiki lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti pejabat negara golongan eselon dua ke bawah.

"Kalau (tersangka) yang kami tangkap bisa ditangani KPK akan kami serahkan (ke KPK)," tandas mantan Kapolsek Metro Cempaka Putih Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya periode 1996-1997 itu.

Mantan Kapolres Serang Polda Banten pada tahun 2005, Jend. Pol. Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. beralasan satgas anti politik uang itu perlu dibentuk lantaran masih banyak terjadi kasus politik uang yang melibatkan calon kepala daerah dan calon anggota legislatif karena biaya politik yang tinggi. (ant)

See Also

KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.960.157 Since: 07.04.14 | 0.5994 sec